Thread by @TunggalSRegar

1/ Florida adalah studi sempurna infodemic #COVID19 yang melibatkan account @Twitter centang biru.

[THREAD]

2/ Untuk menjawab pertanyaan seolah saya antivaxx, foto ini clear bahwa semua anak saya imunisasinya full, termasuk booster.

Bahkan saat katanya di Jakarta langka MMR, anak saya sudah dapat MMR. Sekarang saya dengar MMR sudah diganti MR @idai_tweets

Jadi, saya bukan antivaxx.

3/ Saya yakin, saya tidak sendiri.
Banyak orang tua Indonesia yakin, imunisasi adalah salah satu bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

Buktinya, sebelum ini posyandu penuh, apalagi kalau ada doorprize susu 200g dari sponsor. @idai_tweets @PBIDI

4/ Tapi sekarang beda. Kalau kata Padi semua tak sama.

Jadi saya agak bingung kalau ada narasi vaksin #COVID19 dibilang sama dengan vaksin BCG, rotavirus dll buat anak. Atau saat vaksin sama dibilang aman untuk busui.

Benar 100% aman untuk tumbuh kembang?
@idai_tweets @PBIDI

5/ Katakan kita harus percaya. Tapi faktanya long time safety is not known. The Therapeutic Goods Administration (TGA), walau agensi pemerintah, TGA tetap netral. Kalau safetynya is not known, ya not know.

Mereka gak bilang vaksin #COVID19 aman.
@BPOM_RI @PBIDI @AgusYudhoyono

6/ Kalau soal uang, ya Australia malah donatur Gavi. Komitmen s/d 2025: USD325juta, sekitar IDR4,5triliun ya. Maaf kalau salah konversi.

Tujuannya, berkontribusi khususnya di kawasan Indo-Pacific. @KemenkesRI @SBYudhoyono

Begitu soal untung rugi, mereka tepikan hitungan bisnis.

7/ Soal korban, masih kurang kasus kipinya?
Sekarang dijanjikan kipinya biasa. Kalau kipinya ekstrem, dibilang komorbid. Kalau ada insiden, apa ada hasil otopsinya?

Apa alasannya @KemenkesRI @PBIDI @BPOM_RI tidak menyikapi soal safety seperti TGA? @PDemokrat @Gamal_Albinsaid

8/ Soal KIPI, kalau studi belum cukup, kalau edukasi belum tepat sasaran, kalau kondisi seseorang tidak diketahui layak/tidak divaksin #COVID19, setiap sakit dan insiden pasca vaksinasi, termasuk KIPI atau misconduct?
@KemenkesRI @PBIDI @idai_tweets @YLBHI

9/ Jadi, apa fair kalau saat ini kita bilang aman untuk mempengaruhi sikap? Kalau ini termasuk social mobilisation, apa begini?

Contoh di US. Mereka berbohong dengan menggunakan Florida sebagai obyeknya.

Ada yang bilang 1200 deaths dalam sehari. Centang biru pula. Faktanya gak.

10/ Soal Florida, mungkin narasinya dianggap negara bagian gagal yang gak peduli kehidupan. Dianggap gagal karena vaksinasinya lambat. Dianggap gagal karena soal pembatasan aktivitasnya gak jalan.

Padahal...
Vaksinasi di Florida beda tipis vs. Wisconsin, jauh di atas Michigan.

11/ Soal pembatasan, Camp Randall dan The Big House yang sesak ini fakta.

Tapi tidak ada statement kekecewaan. Beda banget responnya kalau ini terjadi di Florida.

Kenapa?
Tony Evers dan Gretchen Whitmer Democratic, sementara Ron Santis Republican.

Joe Biden: Democratic.

12/ Begitu juga dengan angka.
Cuomo menyembunyikan angka kematian #COVID19. Baru diungkap penggantinya setelah dilantik bulan lalu.
Bahkan Cuomo dianggap sebagai role model saat itu.

Sementara "bully" terus terjadi di Florida.
Kenapa?

Cuomo: Democratic
Ron DeSantis: Republican

13/ Kalaupun belum terjadi, apakah Democratic vs. Republican ini harus dialami juga di Indonesia dalam versi berbeda?

Covid smart vs. #COVIDIOTS?

Mereka mencari jawaban.
Seperti halnya Professor di Ontario ini. Semoga benar.
@PBIDI @PKSejahtera @AgusYudhoyono @Gamal_Albinsaid

14/ Soal long time safety vaksin, satu isu yang kerap jadi pertanyaan dan belum terjawab.

Penerapan sertifikat vaksin juga jadi soal.
Pembatasan dan akselerasi vaksinasi ini, menambah keruh ruang yang sudah penuh dengan diskursus, kontroversial dan sengkarut.
@isari68

15/ Di negara lain, istilahnya beragam: vaccine passport, green pass system, di sini #servax ya.

Kalau tujuan akselerasi ini untuk kesehatan manusia Indonesia, faktanya sekarang: orang rela bergabung dalam cluster demi servax.

Thus edukasi, sosialisasi apa bisa dianggap sukses?

16/ Gak cukup dengan servax, ada lagi aplikasi.
Kata ahli, aplikasi ini bagus untuk surveillance.

Tapi nanti dulu.
Kita tentukan dulu soal tujuan pelacakan ini.
Apakah untuk:
1. Meredam penyebaran
2. Mengganti servax
3. Memantau pergerakan semua orang

Tidak clear tujuannya.

17/ Kalau gak clear, stop aja aplikasi itu. Apalagi, kondisi geografi Jakarta, Banten, Jawa Barat saja belum 100% ramah akses internet. Apalagi daerah lainnya di NKRI.

Seharusnya, budget persiapan pull & push itu bisa digunakan untuk menangani pandemi mengikut kearifan lokal.

18/ Maksudnya, budget-budget itu bisa dipakai untuk menata faskes sehingga, belajar dari pengalaman, kalau besok ada lagi lonjakan kasus #COVID19, faskes kita lebih siap.

Kalau lebih siap, harapannya jangan ada lagi kematian karena pandemi yang nantinya ganti nama jadi Covid-22.

19/ Mau menekan ledakan pasien #COVID19 di ICU? Giatkan edukasi dan terapkan aturan prokes ketat di level masyarakat.

Sekarang edukasi belum ok? Ya belum.
Coba aja @KemenkesRI @PBIDI kolabs ke jalan-jalan pinggiran ibukota. Buanyaaak sekali yang tak bermasker dan berkerumunan.

20/ Pertanyaannya:
Apakah aplikasi bisa mendeteksi orang tak taat prokes? Bukan hanya di pasar tradisional, tapi juga di mall.

Dalam aplikasi, ada status vaksin dan seseorang boleh masuk mall? Tapi mereka mungkin OTG, dan mungkin juga khilaf.
@KemenkesRI @ProfesorZubairi @PBIDI

21/ Memang terlalu naif kalau kita mengharap sempurna. Tapi, penerapan aplikasi tidak meningkatkan kesadaran dan edukasi, yang justru sangat penting. Akhirnya, yang penting vaksin, pakai aplikasi.

Soal tertib prokes soal lain. Bermasker dengan hidung terbuka jadi kebiasaan baru.

22/ 3T gimana?
Ya penting. Tapi coba aja kita lihat Australia vs. Swedia.

Kasus #COVID19 keduanya gak berbeda ekstrem kan. Tapi sistem pembatasan dan tracing di dua negara itu luar bisa berbeda.

Mungkin inilah beda edukasi dan paksaan.
@KemenkesRI @PBIDI
japantimes.co.jp/news/2021/08/2…

23/ Kemarin di TL ada ntzn share soal pembatasan. Di luar negeri, mereka memasukan penyintas dalam kategori yang tidak dibatasi.

Di Indonesia? Ya penyintas dipaksa vaksin dengan alasan generik: vaksin aman.

Pertanyaannya: apa @KemenkesRI punya data jumlah penyintas?
@PBIDI

24/ Jadi saya rangkum dulu sedikit:
1. Vaksin #COVID19 belum waktunya dibandingkan dengan vaksin lainnya seperti Rotavirus, Poliovirus dll.

2. Edukasi dan sosialisasi belum efektif
3. Stop sistem yang tidak efektif seperti aplikasi

@KemenkesRI
@PBIDI @idai_tweets @BPOM_RI

25/ Sebagai reminder, soal ajakan vaksin yang berujung "paksaan". Dari sisi kedokteran, bukankah ada kategorisasi dalam hal feasance?
@YLBHI @PBIDI @idai_tweets

Kita gak usah dulu bahas kompensasi. Toh gak ada yang memilih sedih dan berduka karena penyesalan.

26/ Contoh sederhana:
Orang datang ke sentra vaksinasi.
Dicek tensi. Disodorkan formulir.

Sementara dia tidak pernah tahu kondisi kesehatan sebenarnya. Maklum, biaya MCU sama sekali tidak ramah di kantung banyak masyarakat dunia ke-3.

Langsunglah divaksin. @YLBHI

27/ Bila di kemudian hari terjadi hal yang tidak pernah dialami sebelumnya, ada kondisi diduga berkaitan dengan long time safety (meminjam istilah TGA), siapa tanggung jawab?

Walau katanya rare case, atas vaksinasinya masuk kategori feasance mana?
@PBIDI @idai_tweets @YLBHI

28/ Ayolah, mau covid smart atau #COVIDIOTS dalam menghadapi pandemi #COVID19 kita jangan tiru negara lain.

Kalau kata @dr_koko28 mana sila ke-3 Persatuan Indonesia kita?

Dan yang lebih penting lagi, bagaimana vaksinasi ini benar-benar untuk melindungi seluruh rakyat.

29/ 1 nyawa adalah trauma panjang untuk keluarga yang ditinggalkan.

Di hulunya, edukasi dan sosialisasi penting.
Sukses di hulu, akan menentukan BOR di faskes.
Kesiapan faskes, akan menentukan angka-angka duka itu.

Ayolah, mumpung kondisi sedang kondusif.
@KemenkesRI @PBIDI

30/30 Harapannya, kita bersama bisa sukses melalui pandemi ini.

Tanpa perlu ada paksaan pull & push, tanpa ada korban karena minim informasi, dan tanpa ada pertanyaan soal kategorisasi feasance saat terjadi kipi yang di luar dugaan.

Primum non nocere: First, do no harm.
Tabik.