Thread by @detikcom

Luhut dan Moeldoko serta sejumlah pejabat lain diduga ada di balik kebijakan ini. Bau anyir kepentingan itu mulai terendus dalam rapat-rapat bersama LKPP pada tahun lalu.

Simak ulasan lengkapnya dalam #Thread berikut
--
#detikX

Roni Dwi Susanto sudah tidak tahan lagi. Mantan Kepala LKPP itu memilih mundur dari jabatannya pada awal September 2021. Begitu banyak desakan kepentingan yang memaksanya mengangkangi sejumlah aturan saat menjabat.

Roni mundur lantaran terus didesak dua orang dekat Presiden Jokowi, yakni Luhut dan Moeldoko untuk segera menayangkan kendaraan listrik di situs web E-Katalog (sebuah situs jual-beli daring yang dikhususkan untuk pemerintah).

Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko kerap menyindir Roni. Sebab, enggan diajak bekerja sama memasukkan produk kendaraan listrik ke E-Katalog. Roni dianggap membangkang perintah Jokowi.

“(Luhut dan Moeldoko) bilangnya, ke depan, mobil listrik akan jadi ini (mobil pemerintahan)-lah. Jadi pemerintah harus siap-siap gitu-lah. Mobil nasional nanti akan jadi mobil listrik,” kata sumber detikX yang mengetahui cerita ini.

Padahal, Roni bukannya tidak mau memasukkan kendaraan listrik ke E-Katalog. Ia hanya mempertanyakan kebutuhan pengadaan infrastrukturnya. Pertimbangannya sudah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Mundurnya Roni membuat proses penayangan kendaraan listrik di E-Katalog berjalan mulus. Produk listrik dapat masuk dengan mudah tanpa proses verifikasi. Salah satu perusahaan kendaraan listrik yang ikut berjualan adalah PT MAB yang didirikan Moeldoko.

#Infografis Banjir Insentif Kendaraan Listrik
--
Di balik itu, ada pejabat-pejabat yang bakal menenggak untung dari bisnis ini.

Lantas, seperti apa tanggapan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko?

Simak ulasan lengkapnya di sini:

news.detik.com/x/detail/spotl…