Thread by @MarikaRahman_

Sengkarut BPJS ini bukan sekedar di pembiayaan tapi, peraturan yang tumpang tindih, DALAM HAL INI PRESIDEN BENAR, Kemkes dan BPJS harus Bebenah health.detik.com/berita-detikhe…

Mengapa Pak @jokowi tidak mau menaikan tarif JKN? mungkin krnyang gagal bayar dan ikut BPJS karena sakit adlh plg banyak adalah pekerja INFORMAL, siapakah itu? tukang penjual kaki lima, home industri dll... misal satu keluarga 6 orang, membayar 150rb/ bulan itu berat buat mereka.

Rakyat miskin mendapat bantuan PBI dari pemerintah, Pekerja penerima upah (UMR) dpt bantuan dr Perusahaan dalam pembiayaan #BPJS, ada masyarakat yang bukan orang miskin ttp bukan juga penerima upah yang layak, mereka tidak terlindungi... itulah yang dilindungi dengan tarif murah.

Oleh Karena itu Pak @jokowi mengeluarkan INPRES NO 8/2017, mengerahkan 7 kementrian, Jaksa Agung, Gub, Bupati dan Walikota untuk bekerjasama menyelesaikan masalah ini dengan terobosan peran pemda di maksimalkan, meningkatkan colecting piutang dan harmonisasi peraturan #BPJS

Bukan saja INPRES 8/2018 ini yang menandaskan begitu Pak @jokowi penuh tanggung jawab, sementara belum tercapai Pemerintah menutup dengan APBN untuk #BPJS

Sampai Saat ini #BPJS masih sengkarut, wajar jika Pak @jokowi membentak Menkes dan BPJS sekalipun, karena pak @jokowi melindungi rakyatnya...

Saya Apresiasi dengan sikap Pak @jokowi untuk ketegasan nya, ini sudah benar dan sesuai dengan aturan

Saat ini JKN telah menyelamatkan banyak masyarakat Indonesia ketika sakit #BPJS dan itu sangat berarti.

Cukai Rokok untuk #BPJS ini juga hal yang biasa dilakukan dinegara negara maju, kenapa? Sebagai denda akibat merugikan orang lain (perokok pasif) dan dirinya.