Thread by @indoprogress

Berikut kami tweetkan
Pernyataan Sikap Bersama Lintas Iman
Lawan Oligarki dan Pertahankan Demokrasi!

Demokrasi Indonesia berada dalam periode yang kritis. Dalam kurun waktu yang singkat, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan dan kebijakan yang oligarkis, represif, dan anti-demokrasi.

Dengan memanfaatkan masa waktu akhir jabatan untuk mengesahkan produk-produk legislasi yang menindas rakyat dan mendukung kepentingan oligarki, para elit politik ini membajak demokrasi untuk kepentingan mereka dengan menggunakan legislasi dan represi.

Untuk itu, kami mewakili sejumlah komunitas agama yang menganggap diri sebagai bagian dari gerakan rakyat tidak bisa diam.

Sejumlah peraturan dan tindakan dari pemerintah dan akhir-akhir ini yang kami anggap melanggengkan kuasa oligarki dan mencederai demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan (UU) dan rancangan undang-undang (RUU) yang melanggar hak-hak dasar warga negara dan ruang demokrasi bagi massa rakyat, yaitu beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) ...

yang berpotensi memberangus hak-hak sipil dan politik warga negara, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, & UU Sumber Daya Air (SDA) yang berwatak kapitalistik, pro-korporasi, & merusak ruang hidup dan melecehkan hak-hak rakyat, ....

dan UU KPK yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Tidak adanya komitmen yang jelas untuk mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan reforma agraria hingga tuntas.

3. Tidak adanya komitmen yang jelas untuk menjalankan reforma agraria yang berorientasi redistribusi aset tanah dan penyelesaian konflik-konflik agraria.

4. Usulan penempatan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dapat mendorong penyalahgunaan wewenang dan melanggar supremasi sipil.

5. Tidak adanya tindakan tegas untuk menghentikan kasus pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi dan menghukum korporasi yang melanggar hukum tersebut.

6. Kebijakan pemerintah yang semakin militeristik dan memberangus demokrasi di Papua.

7. Kriminalisasi kawan-kawan aktivis dan kegiatan-kegiatan advokasi untuk agenda gerakan rakyat, mulai dari hak-hak petani dan buruh hingga persoalan demokrasi di Papua.

8. Penanganan yang represif terhadap aksi massa rakyat sebagai ekspresi politik yang sah dan demokratis dalam beberapa hari terakhir ini yang dihadiri dan dimotori oleh berbagai elemen, seperti buruh, petani, aktivis, dan angkatan muda yaitu mahasiswa dan pelajar.

udah terlalu lama umat beragama diam tatkala melihat ketidakadilan. Kali ini dan seterusnya, kami menolak diam sebagai perwujudan dari iman kami dan komitmen kami bagi pemenuhan agenda-agenda gerakan rakyat, bagi demokrasi yang lebih berarti di Indonesia.

Demokrasi yang tidak berhenti di ritual pemilu dan pesta oligarki semata, tetapi demokrasi yang sejati, yang mensyaratkan perlindungan atas hak-hak rakyat, keadilan sosial, & redistribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Demokrasi di mana kuasa rakyat memang nyata & dihormati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami mengajukan tuntutan berikut:

1. Hentikan segala bentuk represifitas aparat dalam menyikapi aksi-aksi demonstrasi dan ekspresi politik demokratis lainnya dari kaum buruh, kaum tani, mahasiswa dan pelajar, serta segenap unsur masyarakat sipil dan gerakan sosial lainnya.

2. Tolak pasal-pasal yang bermasalah dari RKUHP, RUU KKS, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, serta UU SDA dan UU KPK.

3. Segera sahkan UU PKS dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

4. Laksanakan reforma agraria berorientasi redistribusi dan dorong penyelesaian kasus-kasus konflik agraria.

5. Tolak penempatan personil TNI dan POLRI di jabatan-jabatan sipil.

6. Usut tuntas dan tindak tegas pelaku pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera serta korporasi yang berada di belakangnya.

7. Hentikan represi dan pulihkan hak-hak demokratis rakyat Papua.

8. Hentikan kriminalisasi bagi segenap pegiat gerakan rakyat.

Kami juga menyerukan dan mengajak:

1. Kepada umat beragama di masing-masing tradisi agama kami untuk tidak tinggal diam dan turut bergerak dalam doa dan perbuatan untuk mendukung gelombang gerakan rakyat yang sedang bergolak sekarang.

2. Untuk membangun persatuan lintas organisasi dan lintas sektoral di antara berbagai elemen masyarakat sipil dan gerakan sosial demi terwujudnya gerakan rakyat dan kuat dan bersatu demi demokrasi yang sejati.

Ingat, jangan takut dan jangan gentar, karena sesungguhnya Tuhan dan rakyat bersama kita! Lawan oligarki dan pertahankan demokrasi!

Penandatangan:
Forum Islam Progresif (FIP)
Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
Gereja Komunitas Anugerah-Reformed Baptist Salemba (GKA)
Islam Bergerak

Kelompok Studi Kader
Kristen Hijau
Lingkar Belajar Salimerah
Lintas Iman Progresif
Pusat Studi Teologi Sosial (PSTS) Sekolah Tinggi Teologi (STT) Abdiel

Isi selengkapnya dari pernyataan sikap ini dapat dibaca di sini: facebook.com/indoprogress/p…