Thread by @roythaniago

Seperti apa data pelajar/mahasiswa yang dilarang, diancam, dan diberi sanksi ketika mengikuti demonstrasi #ReformasiDikorupsi?

Ini data dari "Posko Pengaduan Hak atas Pendidikan" yang dibikin AMAR Law Firm dan beberapa pegiat HAM:

Ada kotamu atau kampus/sekolahmu di sini?

Kami menerima total 72 laporan, yang kemudian diverifikasi melalui metode wawancara.

--
Data diolah oleh para relawan (@GabrielleAlixia dan @AMukhaer). Infografis oleh Rafi Nidiansyah.

Kami berpendapat bahwa tindakan institusi pendidikan tidak hanya melanggar kebebasan berpendapat, melainkan juga merampas hak atas pendidikan. Seseorang tidak boleh kehilangan haknya atas pendidikan (melalui DO atau skors) hanya karena mengikuti demonstrasi.

Karena itu kami mendesak agar:

1. Seluruh kampus/sekolah yang memberikan sanksi, baik Drop-Out ataupun peringatan, untuk mencabut sanksinya.

2. Seluruh kampus/sekolah yang memiliki peraturan yang melarang untuk demonstrasi untuk mencabut larangannya.

3. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan dan sekolah yang memberikan sanksi kepada anak yang mengikuti demonstrasi.

4. Komnasham dan Ombudsman melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada kampus dan institusi pemerintahan yang melanggar kebebasan berpendapat dan hak atas pendidikan.

5. Kemenristek Dikti dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak mendorong pelarangan untuk menyampaikan pendapat, serta mengevaluasi kampus/sekolah yang melakukan pelanggaran.

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak terlibat dalam setiap upaya menghambat setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasinya. Kepolisian harus menjaga setiap demonstrasi dengan tanpa kekerasan, terlebih dalam demonstrasi yang dilakukan oleh anak.