Thread by @KemenkesRI

1. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengelurkan pedoman bagi kepala daerah yang ingin melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

2. Pedoman ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

3. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

4. Wilayah yg dapat diusulkan utk PSBB adalah wilayah yg jumlah kasus/jumlah kematian akibat penyakit Covid-19, menyebar secara signifikan & cepat ke beberapa wilayah serta ada kaitan epidemologis dgn kejadian serupa di wilayah/negara lain.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

5. Penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota), pengajuannya harus disertai data:
- Peningkatan jumlah kasus menurut waktu & penyebaran kasus menurut waktu serta kejadian transmisi lokal
#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

- Serta informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

6. Menteri Kesehatan dapat memberikan rekomendasi kepada daerah yang mengajukan PSBB, paling lama 2 hari sejak dilengkapinya seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

7. PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat/fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan & keamanan.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

8. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Untuk sekolah dan tempat kerja diliburkan.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

9. Namun, ada pengecualian bagi kantor/instansi strategis yg memberikan pelayanan terkait pertahanan & keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, BBM & gas, yankes, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi, logistik, & kebutuhan dasar lainnya.

10. Pembatasan kegiatan keagamaan, berupa kegiatan keagamaan dilakukan di rumah & dihadiri keluarga terbatas, dgn jaga jarak setiap orang. Di luar itu, berpedoman pd peraturan perundang-undangan & fatwa/pandangan lembaga keagamaan resmi yg diakui pemerintah.
#disiplinterapkanPSBB

11. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, berupa pembatasan jumlah orang & pengaturan jarak orang. Kecuali bagi ritel/toko kebutuhan pokok,apotek, BBM & gas, telekomunikasi, keuangan, fasyankes & tempat pemenuhan kebutuhan dasar lainnya
#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

12. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya berupa pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

13. Pembatasan moda transportasi dikecualikan bagi:
- Moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang & menjaga jarak antar penumpang.

- Moda transportasi barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

14. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek Hankam dikecualikan dalam penegakan kedaulatan negara & mempertahankan keutuhan wilayah, dgn tetap memperhatikan pembatasan kerumunan & berpedoman pd protokol & peraturan perundang-undangan. #LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

15. Dalam melaksanakan PSBB, Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggungjawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.

#LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB