Thread by @dokteeer

Eksploitasi PPDS di Indonesia di tengah wabah COVID-19 (Program Pendidikan Dokter Spesialis) baca: tenaga kesehatan gratis

- A Thread-

#COVIDー19 #COVID19indonesia #dirumahaja

Kisah ini dipicu jeritan salah satu peserta PPDS yang disampaikan di kolom komentar akun instagram rscm.official yang telah dihapus. Kita bicarakan nanti, mari kita bahas dari akar masalahnya dulu. Yang tidak hanya merugikan PPDS sendiri, tapi juga sangat berbahaya untuk pasien.

Pendidikan spesialis di Indonesia adalah SATU-SATUnya program pendidikan spesialis di Indonesia yang pesertanya diharuskan membayar biaya pendidikan. Di negara lain, dokter ppds dibayar jasa medis sesuai dengan hal yang dia kerjakan. Kenapa bisa seperti itu?

Karena di Indonesia, program PPDS bersifat university-based. Artinya peserta PPDS merupakan mahasiswa di suatu kampus, namun menjalani pendidikan praktek di RS Pendidikan. Namun pada kenyataannya, beban kerjanya sangat tidak manusiawi.

Berbeda dengan program spesialis hospital-based di luar negeri dimana seorang peserta PPDS dianggap sebagai staff di rumah sakit tersebut sehingga mendapatkan honor yang sesuai dengan undang-undang tenaga kerja yang berlaku di negara tersebut.

Hal ini tentu merugikan peserta PPDS, tapi juga berbahaya untuk pasien. Kenapa? Sekarang saya tanya, maukah anda naik pesawat yang pilotnya kelelahan karena sudah 2 hari begadang dan sudah berbulan-bulan tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya harus ngirit?

Jelas pilot tersebut besar potensinya membahayakan penumpang. Nah sama saja, kalau dokter yang mengoperasi anda kelelahan dan kondisi ekonominya kekurangan, seberapa besar terjadi kesalahan dalam melakukan operasi?

Beban kerjanya seberat apa sih? Hari ini bangun pagi jam 5. Jam 6-7 pagi biasanya sudah harus follow up pasien. Kemudian periksa pasien di poli/ruangan atau ada presentasi sampai sore. Malamnya jaga malam, seringkali tidak tidur sama sekali. Besok paginya kegiatan lagi.

Sejago-jago begadangnya dokter, pasti kurang alert kalau dalam kondisi sleep deprivatation. Ini bisa bahaya untuk pasien. Baik saat mengoperasi (misalnya, salah potong) atau saat membuat decision making di poliklinik.

Nah, kenapa PPDS tidak dibayar? Kita ambil contoh di RSCM, RS Rujukan Nasional di Jakarta yang berafiliasi dengan FKUI. Kalau kalian pernah ke RSCM, pasti tahu ramenya segimana. Pasien bejibun! Kalau mau daftar antri harus dari jam 4-5 pagi buat ambil nomor doang!

Padahal kalau kalian lihat di poliklinik RSCM, dokter spesialis yang hari itu praktek cuma sedikit. Mustahil bisa memeriksa pasien sebanyak itu. Solusinya? Pekerjakan/ eksploitasi PPDS lah jadi jawabannya.

Kalau kalian atau keluarga kalian pernah berobat di RSCM atau dirawat di RSCM, hampir tidak mungkin kalian diperiksa langsung oleh dokter spesialis. Kemungkinan besar kalian diperiksa oleh dokter PPDS. Itulah kenapa setiap kalian kontrol ke RSCM, dokternya selalu ganti-ganti.

Nah menurut sistem billing BPJS, setiap pasien BPJS kontrol, ada komponen billing sebesar 100-150ribu rupiah untuk biaya konsultasi, tapi tidak pernah sampai ke PPDS yang memeriksa. Kemana larinya uang itu? Hanya pihak RS dan para spesialis yang tahu.

Nah, kembali ke perkara comment yang dihapus ini. Menurut kabar terbaru, saat ini sebagian dokter spesialis di RSCM sudah mulai work from home atau cuti. Hanya sebagian yang masih masuk kerja. Apakah para PPDS ikutan work from home? Ya nggak dong.

PPDS masih masuk. Bahkan operasi elektif dan tidak urgent untuk pasien yang bukan COVID-19 pun tetap dilakukan oleh PPDS atas instruksi dari dokter spesialis. Kesannya, nggak mau kehilangan pemasukan selama cuti. Di sini semakin banyak teman-teman PPDS yang merasa dieksploitasi

Nah, tiba-tiba nih RSCM akan dijadikan RS rujukan COVID-19 dengan segala layanan tambahan yang tentu akan makin membebani kerja para dokter PPDS. Padahal selama ini, untuk alat pelindung diri (APD) saja tidak disediakan dengan baik oleh pihak RSCM.

APD seringkali harus disediakan sendiri oleh pihak departemen terkait. Kemudian juga belum jelas apakah dokter PPDS juga akan mendapatkan insentif yang dijanjikan oleh pemerintah untuk garda terdepan COVID-19? Atau tetap tidak dberikan dengan alasan PPDS masih peserta didik.

Bertahun-tahun para peserta PPDS rela tidak dibayar karena sangat ingin segera lulus dan bisa bekerja sebagai spesialis. Jika ada yang protes, tentu akan mendapatkan teguran keras atau sanksi yang bisa membahayakan statusnya sebagai peserta PPDS.

Tidak heran, comment kritikan keras di rscm.official segera hilang hanya beberapa jam setelah diposting.

Namun saat ini dengan adanya wabah COVID-19, mulai banyak rekan-rekan PPDS yang jengah dengan situasi ini. Capek-capek tanpa dibayar masih bisa ditahan. Tapi taruhan nyawa dengan COVID-19 tanpa dibayar (bahkan harus membayar biaya pendidikan) hampir tidak bisa ditolerir.

Dikhawatirkan jika situasi ini terus berlanjut tanpa ada kejelasan, akan terjadi pemogokan PPDS besar-besaran. RS Pendidikan yang bergantung pada eksploitasi peserta PPDS akan segera kolaps. Situasi akan semakin kacau dan ujung-ujungnya pasien yang dirugikan.

Solusinya cukup mudah:
1. Mulai acknowledge peran besar para peserta PPDS sebagai tenaga medis, tidak hanya sebagai peserta didik yang dengan gampangnya "Kan kalian sendiri yang mau sekolah PPDS, kalian tahu bahwa tidak akan dibayar, tidak ada yang suruh kalian jadi PPDS lho"

2. Buat aturan jelas mengenai jasa medis untuk peserta PPDS, misalnya: 30% dari jasa konsultasi pasien harus diterima oleh PPDS yang menangani pasien langsung. Sisanya 70% diambil oleh spesialis yang membimbing.

3. Jadikan status peserta PPDS sebagai tenaga kerja, sehingga bisa dilindungi dalam UU perlindungan tenaga kerja.

4. Dalam situasi COVID-19 ini, jika ada PPDS yang menjadi garda terdepan, harus diperlakukan seperti tenaga kesehatan lain. Harus mendapatkan perlindungan yang layak, insentif yang sesuai, dan shift kerja yang baik.

@NajwaShihab @narasitv @corbuzier @tubirfess @Lambe_Turah

Klarifikasi: tidak semua spesialis ya. Hanya oknum tertentu.