Thread by @febridiansyah

Apa saja klasifikasi, jenis atau bentuk tindak pidana korupsi?

sebuah Utas
~in the nutshell~

Karena bbrpa waktu terakhir banyak yg bertanya ttg jenis2 korupsi. Saya pikir uraian sederhana perlu dibuat. Smacam paket “in the nutshell”.

Secara sederhana, saat ini seluruh Tindak Pidana Korupsi diatur di 2 Undang2
- UU No. 31 Tahun 1999
- UU No. 20 Tahun 2001 (Revisi UU 31)

Dalam Undang2 tersebut ada 7 Klasifikasi/kelompok Korupsi.

7 klasifikasi korupsi ini jk diuraikan terdapat 30 jenis pasal tindak pidana korupsi. Banyak ya.. tdk usah dijelaskan di sini, ntar ga jd Utas sederhana lagi, malah jd mumet 😬

Selain 7 klasifikasi korupsi itu, ada bentuk tindak pidana lain yg berkaitan dg tindak pidana korupsi. Ini juga diatur di Undang2 yg sama.

Meskipun disebut sebagai Tindak Pidana Lain yg berkaitan dg Korupsi, namun aturan pidana di Bab III UU 31/1999 ini juga dapat ditangani KPK. KPK telah beberapa kali menangani perkara merintangi proses hukum dan keterangan palsu.

Selain 2 kategori di atas, ada jg 1 pasal di undang2 ini yg membuka ruang korupsi diatur di UU lain.

Pasal 14 intinya bgini: jk ada UU lain yg menyatakan tegas pelanggaran sbg Korupsi, maka jg berlaku ktentuan2 di UU 31 tahun 1999 tsb.

Ada istilah Lex Specialis Sistematis

Dari begitu banyaknya jenis tindak pidana korupsi seperti diuraikan di atas, tentu kita paham, keliru kalau ada pihak2 yg bilang bahwa Korupsi hanyalah ttg kerugian keuangan negara. Mgkn yg bilang begitu baru baca 2 pasal dari seluruh UU (Pasal 2 dan 3).

Apa saja jenis2nya, apa bedanya dan bunyi pasal2nya bagaimana?

Ada buku saku sederhana yg bisa dibaca. Judulnya: Memahami untuk Membasmi. Silakan unduh di sini
kpk.go.id/gratifikasi/BP…

UU 31 Thn 1999 kpk.go.id/images/pdf/Und…

UU 20 Thn 2001 kpk.go.id/images/pdf/Und…

Sebenarnya ada beberapa bentuk korupsi lain yg sudah diatur di dunia Internasional, namun blm bisa disentuh hukum Indonesia.

Jadi jk ada yg lakukan korupsi jenis “baru” itu, sulit atau bhkan tdk dapat dproses menggunakan aturan yg ada saat ini. Semua ada di UNCAC.

Sebenarnya UN Convention Against Corruption yg disahkan di Merida, Mexico 2003 lalu dan sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. Tapi ya begitu, revisi UU Tipikor kt yg menyesuaikan UNCAC blm selesai smpai skrg.

Ada beberapa bentuk korupsi yg blm diatur, diantaranya:
1. Memperdagangkan pengaruh
2. Peningkatan kekayaan scr tidak sah/tdk bs djlaskan berasal dari penghasilan yg sah
3. Suap thd pejabat publik asing
4. Korupsi di sektor swasta

Demikian dulu ya..
Utas ini mmg diniatkan utk uraikan tindak pidana korupsi scr sederhana. Bagi yg sudah lebih memahami, diabaikan saja ya 😊

Lain kali kita bahas scr spesifik bentuk tindak pidana korupsi tsb.