1. Bismillah,secara tiba2 pak @jokowi menekan Perpres No 64 tahun 2020 ttg perubahan kedua atas Perpres No 82 thn 2018 ttg jaminan kesehatan. Artinya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yg sempat dibatalkan MA,dinaikkan kembali oleh presiden. Dmn nurani pemimpin kita? #MembebaniRakyat
2. Dimana sensitifitas dan keberpihakan rezim ini kepada rakyat kecil? Jangan selalu mengedepankan ekonomi terlebih disaat seperti ini. Pandemi Covid-19 sudah memberatkan masyarakat, tolong kedepankan sisi humanisme. #MembebaniRakyat
3. Menaikkan iuran ini tidak adil, karena akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS yg amburadul, bukan pada kecilnya iuran yg dikutip dari masyarakat. Jangan bebani masyarakat terhadap masalah yg bersumber dari dalam BPJS. #MembebaniRakyat
4. Hal tsb diperkuat dgn putusan MA yg melatar belakangi menolak kenaikan iuran BPS ketika itu. Dlm salah satu putusan nya, ada kesalahan & kecurangan dlm pengelolaan & pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yg mengakibatkan terjadinya defisit. #MembebaniRakyat
5. KPK jg pernah mengkaji terdapat inefisiensi BPJS yg salah satu penyebabnya masih terjadi kecurangan di lapangan. Banyak jg cerita kawan-kawan, biasanya ada yg sampai 1 orang membiayai anggota keluarganya yg lain. Kenaikan Ini yg tentu akan makin membebani. #MembebaniRakyat
6. Disisi lain, dengan menaikkan iuran belum tentu dapat mengatasi permasalahan defisit yang sudah terjadi selama bertahun2. Dengan tingginya besaran iuran, bisa jadi penerimaan BPJS justru menurun, karena masyarakat semakin berat untuk membayar iuran BPJS. #MembebaniRakyat
7. Terlebih pak @jokowi sendiri yang mengatakan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Disemua level baik menengah maupun kebawah. #MembebaniRakyat
8. Kebijakan ini justru semakin menurukan daya beli. Sudah banyak contoh didepan mata masyarakat yang terkena PHK, sampai tidak bisa buka usaha yang mengakibatkan dari sisi income mengalami penurunan. #MembebaniRakyat
