Saya pertegas poin dari salah satu calon direktur TVRI:
1. Pers tidak boleh kritis terhadap pemerintah
2. Ia gagal melihat pers sebagai public goods yg vital dalam demokrasi, sehingga mengeluhkan dukungan negara atasnya.
1. Pers tidak boleh kritis terhadap pemerintah
2. Ia gagal melihat pers sebagai public goods yg vital dalam demokrasi, sehingga mengeluhkan dukungan negara atasnya.
Padahal:
1. Fungsi pers adl memantau kekuasaan; ia menjaga agar kekuasaan transparan dan bisa diakses publik.
2. Sbg public goods, pers selayaknya dijamin keberlangsungannya, terutama oleh negara. Tanpa pers, maka kekuasaan tak terpantau dan demokrasi menjadi pincang.
1. Fungsi pers adl memantau kekuasaan; ia menjaga agar kekuasaan transparan dan bisa diakses publik.
2. Sbg public goods, pers selayaknya dijamin keberlangsungannya, terutama oleh negara. Tanpa pers, maka kekuasaan tak terpantau dan demokrasi menjadi pincang.
2. Namun, perkara bagaimana metode bantuannya dan perusahaan media macam apa yang butuh disubsidi, itu adalah persoalan yang lain. Seharusnya diskusi masuk ke sini, bukan malah membela rezim yang didukungnya dengan cara mendemonisasi pers.
Nih buat yang nanya (nomor 5): 
Tp soal "wajar aja dia calon direktur TVRI" itu hrs lbh hati2 sih. Krna TVRI itu statusnya sjk UU Penyiaran (2002) adl "TV Publik", bkn lg TV pemerintah, perusahaan jawatan, dll.
Artinya apa? Pemilihan eksekutif di TVRI hrsnya bkn pilihan rezim, tp publik. Harusnya loh ya.
Artinya apa? Pemilihan eksekutif di TVRI hrsnya bkn pilihan rezim, tp publik. Harusnya loh ya.
