1. Bismillah,byk poin di dlm RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yg berbahaya jika tdk kita kawal. Salah satunya usulan keberadaan Bank Tanah yg terdapat dlm cluster pengadaan tanah. Jika tdk diawasi sejak awal,ada potensi menimbulkan masalah utk bangsa kita ke depan. #BahayaOmnibusLaw
2. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu selalu mengingat amanat dalam pasal 33 (3) UUD 1945 yang menyatakan, bumi dan air dan kekayaan yg terkandung di dalamnya dikuasai negara & dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. #BahayaOmnibusLaw
3. Usulan pembentukan Bank Tanah disampaikan pemerintah ketika RDP RUU Pertanahan pada November 2018 yg lalu. Pemerintah menganggap, pembangunan infrastruktur terhambat karena masalah pengadaan tanah sampai masalah tidak optimalnya tata kelola tanah negara. #BahayaOmnibusLaw
4. Namun,usulan Bank Tanah byk dapat penolakan dr akademisi,NGO &bahkan dr internal pemerintah sendiri. Hal utama yg mendasarinya,anggapan bahwa Bank Tanah dilakukan sbagai upaya mempermudah kapitalisasi tanah negara dlm rangka kepentingan investasi pembangunan. #BahayaOmnibusLaw
5. Publik juga perlu tahu bahwa belum ada satupun negara di dunia yg benar-benar sukses menjalankan Bank Tanah, Filipina maupun Taiwan contohnya. Banyak sekali abuse of power karena kewenangannya yang besar, tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. #BahayaOmnibusLaw
6. Dari segi pengaturan norma kita bisa menemukan beberapa kejanggalan seperti jangka waktu Hak Atas Tanah diatas Hak Pengelolaan (HPL) bank tanah selama 90 tahun (pasal 127 ayat 3). #BahayaOmnibusLaw
7. Padahal hal ini sudah ditolak oleh perumus berdasarkan Tap MPR 9/2001. Ada potensi melawan hukum jika tetap dipaksakan. #BahayaOmnibusLaw
8. Kemudian sbagai pemegang HPL,Bank Tanah diberi kewenangan utk menyusun rencana zonasi,kemudahan perizinan berusaha,melakukan pengadaan tanah langsung&penentuan tarif layanan (pasal 127 ayat 4). Usulan ini tentu akn mereduksi kewenangan yg dimiliki oleh Pemda. #BahayaOmnibusLaw
9. Melihat temuan2 tsb, harus ada perubahan konsep tata kelola Bank Tanah oleh pemerintah. Contohnya, tujuan & bisnis proses Bank Tanah harus menekankan pada 3 fokus utama yakni pembangunan hanya untuk kepentingan umum, pemerataan ekonomi & kepentingan sosial. #BahayaOmnibusLaw
10. Lalu ada baiknya kepentingan investasi pembangunan sebagaimana usulan pemerintah, tidak menjadi bagian dari tujuan bank tanah. Karena di sinilah titik utama potensi terjadinya moral hazard pemangku kepentingan & libelarisasi tanah di masa yg akan datang. #BahayaOmnibusLaw
11. Belajar dari apa yg terjadi di Filipina & Taiwan, fungsi pengawasan maupun penegakan hukum juga perlu diperkuat. Ini tidak bisa ditolerir. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Badan Bank Tanah. #BahayaOmnibusLaw
12. InsyaAllah @FPKSDPRRI akan terus mengawasi proses ini agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada masyarakat luas. Jika ada masukan maupun saran, monggo silakan sampaikan, Terima kasih. #BahayaOmnibusLaw
