, Senin (20/4/2020) memberikan pengarahan secara online kpd seluruh Kakanwil dan Kadiv Pemasyarakatan terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan. Disimak ya gaess
mengingatkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi Covid-19
2. Melalui koordinasi tsb diharapkan warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke lapas usai menjalani BAP di kepolisian
3. Setelah menjalani BAP di kepolisian, warga binaan pemasyarakatan yg bersangkutan langsung menjalani pidananya di lapas. Tak hanya dgn kepolisian, koordinasi juga harus dilakukan dengan forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah)
, lengkapi juga administrasi warga binaan yang dibebaskan dengan baik, dan juga database pasca-asimilasi Covid-19, agar koordinasi bisa berjalan dengan baik
7. Narapidana asimilasi yg melakukan pengulangan tindak pidana didominasi kasus pencurian, curanmor. Kedepan, semua warga binaan kasus pencurian yg akan mendapat program asimilasi hrs dipantau lg rekam jejaknya
9. "Untuk warga binaan yang sudah dibebaskan, jangan sampai ada diantara mereka yang tidak termonitor dengan baik. Cek langsung ke keluarga tempat warga binaan menjalani asimilasi," kata @LaolyYasonna
11. Keluhan ini muncul akibat sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yg dibebaskan lewat kebijakan tsb. Hingga 20/04/2020 pukul 07.00 WIB jmlh warga binaan yg dibebaskan lewat program asimilasi mencapai 38.822 orang
, kendati angka pengulangan tindak pidana itu sebenarnya rendah, berbagai evaluasi tetap harus dilakukan untuk memulihkan rasa aman di dalam masyarakat
13. “Hal ini sangat penting kita lakukan. Dari 38 ribu lebih warga binaan yang dibebaskan lewat program ini, asumsikan saja 50 orang yang kembali melakukan tindak pidana," kata @LaolyYasonna
15. “Tapi, kita tidak boleh beralasan demikian. Terlebih saat ini publik disuguhi informasi yang mengerikan, termasuk yang sebenarnya merupakan hoax, terkait warga binaan asimilasi di sejumlah daerah,” kata @LaolyYasonna
16. “Karenanya, bila ada berita di media terkait pengulangan tindak pidana, saya minta setiap kanwil bertindak aktif memastikan kebenarannya di kepolisian,” lanjut @LaolyYasonna
18. “Hukuman berat menanti bila ada pegawai melakukan pungli terhadap narapidana yang berhak mendapatkan program asimilasi. Saya sampaikan, jangan ada yang mencoba bermain,” kata @LaolyYasonna
20. "Jangan lupa untuk tetap waspada menjaga kesehatan, jangan bermain-main dengan kondisi Covid-19 ini, serta jangan lupa melaporkan setiap kegiatan atau perkembangan yang ada,” tutup @LaolyYasonna
Selamat sore #SahabatPengayoman semua, di edisi #KumhamPedia ketiga kali ini, Yomin mau memperkenalkan pelayanan advokasi hukum di internal Kementerian Hukum dan HAM
1> Bagian Layanan Advokasi Hukum, secara struktur organisasi berada di bawah naungan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Halo #SahabatPengayoman, Yomin baru aja dapet kabar nih kalo sekarang kamu bisa urus paspor secara kolektif bareng sama temen kantor, temen organisasi, komunitas, maupun tetangga rumah. Disimak yak
#SahabatPengayoman, pandemi Covid-19 telah membuat situasi ekonomi di dunia memburuk, termasuk berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Simak thread berikut ya sob
1. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk dapat menstabilkan perekonomian nasional di tengah pandemi. Salah satunya dengan meningkatkan gairah usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
2. Kemenkumham sangat mengapresiasi @KemenkopUKM yang telah mengedukasi para UMKM untuk peduli terhadap kekayaan intelektual atas produk barang dan jasa yang dihasilkan
1. Halo temanKI, semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Masa pandemi ini
tidak menjadi penghalang DJKI untuk terus berinovasi dan memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat. #KumhamPasti #DJKI #Lokvit2020 #Kumham17
2.Pada tanggal 14 Mei 2020 DJKI meluncurkan Loket Virtual (Lokvit-2020), sebagai solusi dari harus ditutupnya Loket Pelayanan Terpadu sebagai pengaplikasian social distancing.
3.Sebelum adanya Lokvit 2020, pada masa awal pandemi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui DJKI sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Mungkin ada diantara sebagian #SahabatPengayoman yang belum mengetahui apa itu kekayaan intelektual (KI) atau biasa juga disebut hak kekayaan intelektual (HaKI). Kuy disimak informasi berikut
1. Disadari atau tidak, untuk memenuhi sandang, pangan dan papan, manusia menggunakan barang maupun alat penunjang yang kesemua itu memiliki nilai KI yang diciptakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang