Thread by @antikorupsi

Malam temans, Program Kartu Prakerja yg dikeluarkan pemerintah saat masa pandemi COVID-19 berbuntut panjang. Kebijakan tersebut disinyalir melanggar sejumlah aturan. Pemerintah didesak untuk segera menghentikan dulu Program Kartu Prakerja karena sarat akan masalah.
A Thread/Utas

1. Terkait hal itu, ICW melaporkan Program Prakerja atas dugaan pelanggaran /maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Kamis (2/7) lalu. #prakerja

2. Sejumlah temuan dari kajian dn penelusuran ICW atas program ini antara lain, berpotensi merugikan keuangan negara, menimbulkan praktik monopoli, dan sarat konflik kepentingan. #prakerja

3. Jika dibiarkan terus berjalan, maka dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Secara umum, ada paling tidak 6 dugaan maladministrasi yang terjadi dalam program #prakerja

4. Pertama, mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung konflik kepentingan. Ps 27 PerMenKoPer 3/2020, jangka waktu Platform Digital (PD) dn Manajemen Pelaksana u/ melakukan proses kurasi yakni paling lama 21 hr sampai akhirny bs ditetapkan sbg lembaga pelatihan

5. Namun faktanya, rentang waktu antara proses pendaftaran gelombang I smp penutupan hanya 5 hari sj. Kedua, Perjanjian Kerja sama antara Manajemen Pelaksana (MP) dgn Platform Digital dilakukan sebelum PerMenKoPer 3/2020 diterbitkan pada 27 Maret 2020. #prakerja

6. MP sudah dibentuk sejak 17 Maret 2020, sedangkan perjanjian kerja sama antara PD dgn MP dilakukan pd 20 Maret 2020. Artinya, saat perjanjian kerja sama dilakukan, blm ada dasar hukum teknis yg mengatur hal tsb.

7. Ketiga, Platform digital menjalankan peran ganda, yang merangkap Lembaga Pelatihan. Dr 850 pelatihan yg ICW identifikasi, 137 pelatihan milik Lembaga Pelatihan, merangkap sbg PD. #prakerja

8. Kajian KPK jg serupa, ada konflik kepentingan dari 8 Platform Digital yg menjadi mitra,5 diantarany bertindak sekaligus sbg Lembaga Pelatihan. Dari 1.895 pelatihan yg tersedia, 250 pelatihan diantaranya merupakan milik Lembaga Pelatihan yg memiliki konflik kepentingan dg PD.

9.Keempat, Pemilihan PD tidak menggunakan mekanisme lengan PBJ. Pasal 1 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang dn jasa yg menggunakan APBN/APBD mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

10.Sehingga mekanisme pemilihan platform digital sudah seharusnya menggunakan skema yang diatur dalam Perpres. Kelima, Pemilihan PD tdk sesuai dgn prinsip pengadaan barang/jasa. Penunjukkan PD tidak menggunakan instrumen hukum yang jelas. #prakerjamaladministrasi

11.Pemerintah juga tidak memberikan informasi kepada publik mengenai kesempatan menjadi mitra dlm Program Prakerja. Ps 6 Perpres 16/2018 secara tegas menyebutkan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. #prakerja

12. .Keenam, Progam Prakerja tidak tepat di Kemenko Perekonomian. ICW mempertanyakan dasar pemerintah menempatkan Program Kartu Prakerja di Kemenko Perekonomian. Berdasarkan tugas pokok&fungsi, lebih tepat jika Kementerian Ketenagakerjaan. #prakerjamaladministrasi

13.Apalagi RPJMN Tahun 2020-2024 menjadikan peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, sebagai salah satu arah kebijakan. Hal tersebut lebih tepat jika dilaksanakan oleh Kemenaker.
#prakerja #maladministrasi

14. ICW meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan maladministrasi pada Program Kartu Prakerja, kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan Program Kartu Prakerja karena indikasi maladministrasi sejak dalam proses perencanaan. #prakerja