Thread by @antikorupsi

SURAT TERBUKA UNTUK BAWASLU RI yang disampaikan tadi siang di @bawaslu_RI:
Telah terlampau panjang perdebatan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif pemilu 2019. #KoruptorKokNyaleg

Perdebatan tersebut seharusnya selesai pada saat Menkumham telah mengundangkan Peraturan KPU No.14 dan 20 ttg Pencalonan Calon Anggota Legislatif yang dicantumkan dalam lembaran berita negara No. 834 sehingga PKPU menjadi sah dan berlaku mengikat. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Sikap Bawaslu yg mengabulkan permohonan sengketa pencalonan mantan napi korupsi yg dinyatakan tidak memenuhi syarat o/KPU tidak hnya melukai impian kami mempunyai legislatif yg lebih bersih tapi jg membuat kami bertanya-tanya. Ada apa dgn Bawaslu? #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Kami memaknai perdebatan panjang pada saat perumusan Peraturan KPU sebagai perdebatan kritis yang sudah sepatutnya melatarbelakangi perumusan peraturan. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Namun ketika Peraturan KPU telah sah dan diundangkan, tidak seharusnya dan tidak sepatutnya Bawaslu mengabaikan Peraturan KPU dalam memutus sengketa pencalonan pemilu. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Pasal 76 ayat 1 UU Pemilu telah mengatur bahwa dlm hal Peraturan KPU diduga bertentangan dgn UU pengujiannya dilakukan o/ @MahkamahAgung. Ketentuan yg sama diatur dlm Pasal 9 ayat 2 UU No.12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Artinya, Bawaslu seharusnya tidak potong kompas & menarik simpulan sendiri dikarenakan koreksi atas Peraturan KPU bukan ranah & wewenang Bawaslu. Sedangkan hingga saat ini, belum ada putusan MA yg menyebutkan Peraturan KPU bertentangan dgn UU. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Putusan pengawas pemilu di enam daerah, yaitu Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba, terhadap sengketa pencalonan mantan napi korupsi secara terang benderang tidak menjadikan Peraturan KPU ttg Pencalonan sbg rujukan. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Padahal, Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bawaslu justru diamanatkan mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, sebagaimana disebut dalam pasal 93 huruf l UU Pemilu. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan pemilu seharusnya memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Pun demikian, masih besar harapan kami untuk Bawaslu RI segera menjalankan kewenangannya meluruskan kekeliruan dengan mengoreksi danmemberikan rekomendasi putusan Bawaslu daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf h UU Pemilu. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Harapan dan tuntutan kami ini tidak hanya berangkat dari semangat untuk memiliki legislatif yang lebih baik dan bersih, tetapi juga demi adanya kepastian hukum dalam pencalonan anggota legislatif pemilu 2019. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Kami yakin, Bawaslu RI mempunyai semangat yang sama dan memahami bahwa Peraturan KPU tentang Pencalonan masih sah dan berlaku, sepanjang tidak dikoreksi oleh MA. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI

Mari “Bersama Rakyat Awasi Pemilu!” dan jangan menjadi pembela koruptor. #KoruptorKokNyaleg @bawaslu_RI
@kodeinisiatif @PSHKIndonesia @perludem @netgrit @pppemudamuh @BersihBanten @madrasahAK @RumahKebangsaan @daulatanggaran @MaTA_Aceh