Thread by @GUSDURians

GUS DUR & PELENGSERAN

Hari ini 19 tahun yang lalu, KH. Abdurrahman Wahid ‘dilengserkan’ dari jabatan presiden melalui #SidangIstimewa (SI) MPR RI yang dipimpin oleh Amien Rais. SI digelar oleh MPR sebagai tanggapan atas perlawanan politik Gus Dur yang menerbitkan dekrit presiden

Dekrit presiden dikeluarkan karena Gus Dur melihat DPR dan MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna yang dipercepat. Perlawanan tersebut bukan untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden, tetapi menolak langkah parlemen yang menurutnya inkonstitusional.

Sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya juga tidak terbukti secara hukum. Gusmin mengutip secara utuh tulisan @NUOnline yang memuat informasi secara kronologis bagaimana seorang Gus Dur dilengserkan.

Tentu saja bukan bermaksud mengorek luka lama. Tetapi untuk mengingatkan kita semua tentang satu peristiwa politik memilukan di negeri kita nu.or.id/post/read/1089…

Menjelang tengah malam pada tanggal 22 Juli 2001, Gus Dur sempat mengadakan pertemuan bersama salah seorang Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlawi dan tujuh ulama sepuh di Istana Negara.

Mereka menyampaikan kepada Gus Dur perihal kondisi politik mutakhir yang berujung pada rencana percepatan SI MPR keesokan harinya, yaitu pada 23 Juli 2001. Kondisi pertemuan di Istana Negara kala itu dilaporkan berlangsung khidmat dan penuh keharuan.

Gus Dur tak kuasa menahan air mata. Ia meminta maaf berkali-kali karena merasa tidak berterus terang kepada para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya. Dengan dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren,

lewat tengah malam pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit itu secara garis besar berisi penolakan terhadap keputusan Sidang Istimewa yang akan diselenggarakan beberapa jam mendatang oleh MPR yang dipimpin Amien Rais.

Hingga saat ini tidak ada satu pun keputusan hukum yang memvonis Gus Dur melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan sejumlah orang, baik kasus Buloggate dan Bruneigate.

Pembuktian kesalahan kedua kasus itu pun tidak sesuai konstitusi karena ditentukan melalui mekanisme voting.

Sejak kapan kebenaran bisa divoting? Untuk itulah, para ahli hukum menyebut langkah DPR-MPR sebagai sebuah langkah inkonstitusional. Dengan cara apapun, mereka ingin jatuhkan Gus Dur yang tidak bisa didikte.

Tangis Gus Dur pecah bukan karena kelemahan dirinya menghadapi situasi politik saat itu, tetapi memikirkan para ulama dan pendukungnya yang mempunyai komitmen kuat untuknya. Bahkan di sejumlah daerah dengan tegas membentuk pasukan berani mati jika Gus Dur dilengserkan.

Gus Dur menahan ratusan ribu orang yang ingin berangkat ke Jakarta. Ia tidak mau ada kerusuhan dan pertumpahan sesama anak bangsa. Laporan Kompas menyebut bahwa 300.000 relawan berani mati siap berangkat ke Jakarta untuk membela Gus Dur dari upaya pelengseran oleh parlemen.

Namun, jauh-jauh hari Gus Dur menyambangi sejumlah ulama di beberapa pesantren. KH Muhammad Yusuf Chudlori Tegalrejo, Magelang dalam Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa (2017) mengungkapkan pesan Gus Dur berupa satu kalimat yang menurutnya terus terngiang di telinga,

membekas di hati, dan tidak akan pernah hilang. Gus Dur berkata, “Kalau tawakal, Anda berani dan layak hidup”. Pesan tersebut disampaikan Gus Dur kepada para kiai menjelang pelengseran dirinya sebagai presiden.

Kalimat tersebut seperti diuji dan benar-benar jitu menjadi pembuktian bagi Gus Dur setelah lengser. Tawakal menjadi sumber kekuatan Gus Dur yang semakin berani menjalani kehidupannya untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Saat itu, dalam pertemuan dengan sejumlah ulama yang salah satunya terjadi pada peringatan 100 Tahun Berdirinya Pondok Pesantren Futuhiyah di Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Gus Dur berpesan agar ulama tidak terpancing amarahnya atas nama solidaritas umat Muslim.

Menurut dia, ulama seharusnya tidak boleh terlalu larut dalam politik. Dengan tegas, Gus Dur meminta ulama, kiai, dan santri di lingkungan NU untuk tidak pergi berunjuk rasa dan membuat kegaduhan di Jakarta.

Sebaliknya, ia meminta agar segenap pendukungnya tetap meyakini kapabilitas pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik.

"Sesama orang Islam itu bersaudara. Kenyataan ini harus dipahami bahwa tindakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan.

Jika banyak warga NU ke Jakarta, kemudian membuat gegeran malah akan menambah keributan di Jakarta," ujar Gus Dur dilansir Tirto. Pada kesempatan yang sama, Gus Dur juga berujar bahwa dirinya masih bisa mengatasi persoalan di ibu kota secara diplomatis.

Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (1984-1999) itu juga mengingatkan pentingnya solidaritas umat Muslim dalam tradisi pondok pesantren. "Ada beda antara keras dan tegas. Ibarat pepatah nenek moyang, pohon tinggi harus berani menentang angin yang bertiup keras.

Nanti kalau saya tidak lagi sanggup mengatasi persoalan itu, saya kan bisa bengok-bengok (teriak minta tolong) sama ulama.

Ke mana lagi kalau tidak minta tolong ke ulama, itu kan juga tradisi orang pondok pesantren," tegas Gus Dur.

Romo Magnis merupakan salah seorang sahabat Gus Dur yang menyarankannya untuk mundur dari kursi presiden ketika dirinya didera politisasi kekuasaan dengan berbagai macam tuduhan tersebut.

Namun, bukan Gus Dur namanya jika tidak mempunyai keteguhan pendirian. Apalagi posisi Gus Dur tidak terbukti bersalah secara hukum terhadap kasus yang menderanya. Saat situasinya benar-benar diujung tanduk, Romo Magnis (2017) kala itu diminta sejumlah tokoh

yang juga kawan-kawan Gus Dur untuk memberikan masukan dan pandangan untuknya mengenai situasi politik yang dihadapi.

Empat minggu sebelum Gus Dur dilengserkan, delapan orang kawan mendatangi Gus Dur di istana.

Di istana ada putri Gus Dur yang senantiasa setia mendampingi ayahnya, Yenny Wahid. Romo Magnis berbicara apa adanya kepada Yenny bahwa Gus Dur sebaiknya mundur ketimbang diturunkan. Mendengar aspirasi tersebut, Yenny mewanti-wanti mungkin Gus Dur bakal marah.

Tetapi Yenny tetap mempersilakan Romo Magnis dan kawan-kawan untuk menyampaikan langsung saran tersebut kepada Gus Dur. Mendengar saran untuk mundur, ternyata Gus Dur tidak marah di tengah situasi yang serba panas kala itu.

Dengan tenang Gus Dur menjelaskan kepada kawan-kawannya yang aktif di Forum Demokrasi mengapa dirinya tidak mau melakukan pengunduran diri.

Intinya, apa yang dia lakukan benar. Justru DPR dan MPR-lah yang inkonstitusional.

Di tengah ketegangan politik yang menginginkannya untuk mengundurkan diri itu, Gus Dur justru sempat menanggapinya dengan humor: “Saya disuruh mundur? Maju saja dituntun?” kata Gus Dur disambut tawa renyah kawan-kawan yang mengelilinginya.

Dalam sejumlah kesempatan Gus Dur menyatakan bahwa persoalan yang menimpa dirinya merupakan murni persoalan politik kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang.

Sebab secara hukum, Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah sehingga upaya pelengseran dirinya merupakan tindakan inkonstitusional.

Namun DPR-MPR RI tetap melakukan sidang istimewa. Senin pagi, pukul 08.00 23 Juli 2001, MPR menggelar dengan tiga agenda:

pidato Ketua MPR Amien Rais, pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden.

Ketiga hal ini merupakan kesepakatan yang dicapai para pimpinan MPR dalam rapat mereka, setelah keluarnya dekrit. Dukungan TNI-Polri terhadap SI MPR memang tidak main-main dengan jaminan keamanan yang mereka berikan.

Dukungan TNI-Polri inilah yang membuat Gus Dur semakin lemah posisinya di pemerintahan.

Kisah tersebut pernah dituturkan oleh putri sulung Gus Dur, Mbak @AlissaWahid. Malam jelang pelengseran, situasi istana sangat mencekam.

Puluhan moncong tank diarahkan ke istana. Saat itu Alissa teringat kisah Bung Karno setelah dilengserkan.

https://twitter.com/AlissaWahid/status/1265462435739099136?s=20

Gus Dur mengatakan tidak tenang apabila anggota keluarga masih di dalam istana. Apalagi ada bayi cucu pertama Gus Dur berusia 40 hari. Namun keluarga bergeming. Apapun yang terjadi mereka harus berada di sisi Gus Dur.

“Kalau harus kalah secara politik & diasingkan, kami harus tetap bersamanya.” Alissa tidak mau nasib yang sama dialami Gus Dur.

Akhirnya Gus Dur dilengserkan secara inkonstitusional melalui SI MPR.

Secara resmi pada tanggal 26 Juli Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai presiden demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Sebab jika Gus Dur mempertahankan jabatannya, akan ada konflik berdarah yang bisa mengancam persatuan bangsa.

“Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan dengan tetesan darah.” Begitu keyakinan Gus Dur. Bahwa keselamatan bangsa adalah yang utama.

Gus Dur pun mengumumkan akan keluar istana. Demi meredakan amarah para pendukungnya, Gus Dur mengenakan pakaian yang santai, simbol tidak ada ‘hal serius’ yang terjadi. Ketika keluar istana, Gus Dur mengenakan kaos dan celana pendek.

Ia disambut dengan tangisan. Beberapa memanjatkan salawat agar hati tetap tenang.

Gus Dur dan pendukungnya berjalan bersama melewati gerbang istana ke panggung rakyat di Monas. Mengisyaratkan bahwa peristiwa 19 tahun silam bukan sebuah kudeta.

Melainkan Gus Dur pulang kembali ke rumahnya, ke rakyat yang selalu didampingi dan mendampinginya. Ya, Gus Dur pulang, bukan lengser.
Belasan tahun setelah peristiwa itu terjadi, sejarah perlahan menunjukkan kebenarannya.

Dugaan bahwa pelengseran Gus Dur adalah proyek politik mulai menemui titik terang. Buku “Menjerat Gus Dur” yang ditulis oleh @virdikaa menceritakan beberapa detail yang belum banyak diketahui. Termasuk aktor-aktor kunci pelengseran ini.

Sekali lagi, belajar sejarah bukan untuk menggali luka lama. Sebaliknya, kita bisa belajar agar pengalaman serupa tidak terjadi di masa mendatang. Toh, kata Gus Dur, maaf iya, lupa sih enggak. Yuk, kita kirimkan doa untuk Gus Dur dan kepada keselamatan bangsa Indonesia.