Thread by @GreenpeaceID

Omnibus Law Lebih Buruk Daripada Peraturan Zaman Kolonial!

Meskipun katanya atas nama investasi untuk rakyat, tapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini justru berpotensi memperparah konflik agraria dan bencana ekologis di Indonesia. ((Sebuah Utas)) #TolakOmnibusLaw

Kok lebih buruk daripada peraturan zaman kolonial?

Bagaimana tidak, dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur ketentuan jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan menyebutkan bahwa …

Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini dapat diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) & hak pakai (HP).

Bandingkan dengan hak sejenis di masa kolonial yakni hak erfpacht yang “hanya” 75 tahun #TolakOmnibusLaw

Padahal UU Nomor 5/ 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur jangka waktu HGU diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.

HGU bisa sampai 90 tahun, tapi datanya tidak di buka ke publik? Kenapa ya kira-kira?🧐🤔

“Ini cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat.monopoli perusahaan yang sudah terjadi” - Dewi Kartika, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) @SeknasKPA

Para perancang RUU ini @jokowi @DPR_RI secara sadar telah memberikan karpet merah untuk modal asing menguasai tanah selama 90 tahun bahkan lebih lama dari aturan masa kolonial. Bayangkan hutan kita bisa dikuasai investor selama 90 tahun. Edan! #TolakOmnibusLaw

Nggak kebayang sih, akan separah apa konflik ketimpangan penguasaan lahan, penggusuran tempat tinggal dan lahan akibat pemerintah memberikan keistimewaan kepada investor semata. Karena itu mari tolak RUU Cipta Kerja #GagalkanOmnibusLaw #JegalOmnibusLaw #TolakOmnibusLaw