Thread by @GreenpeaceID

Sebuah Utas

👩‍⚕️ : Min, sebenarnya apa sih hubungannya kebakaran hutan dan korupsi?

👩‍🚒 : Berikut beberapa kasus korupsi kehutan di Riau yang saat ini masih dilanda kabut asap.

Sudah tiga gubernur Riau yang tertangkap kasus korupsi, dan dua diantaranya terkait dengan sumber daya alam.

1. Gubernur Riau Rusli Zainal ditangkap karena korupsi izin kehutanan. Ia sahkan BKT-UPHHKHT yang sebabkan penebangan hutan alam dan merugikan negara senilai Rp265 M.

2. Gubernur Annas Mamun, yang juga mantan Bupati Rokan Hilir, ditangkap KPK di kawasan Cibubur karena menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait alih fungsi lahan. #korupsikehutanan

Tidak hanya Gubernur, beberapa Bupati pun tak lepas dari praktik korupsi kehutanan. Salah satunya Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar dijerat KPK karena mengeluarkan izin penggarapan hutan ke sejumlah perusahaan kayu di Riau.

Ada juga Bupati Siak, Arwin AS yang diseret KPK karena juga mengeluarkan izin pengelolaan hutan alam untuk dijadikan hutan tanaman industri. Dengan izinnya, pemegang izin bebas membabat hutan dan diambil kayunya dengan alasan pembersihan sebelum dibangun hutan tanaman industri.

Dan terakhir yang terlibat korupsi kehutanan adalah Bupati Kampar, Burhanuddin Husin yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di sejumlah perusahaan, di Kabupaten Pelalawan dan Siak.

Itulah beberapa kasus korupsi sektor sumber daya alam di Riau. Dengan secarik izin yang diperoleh dengan hasil korupsi, hutan kita dengan mudah berubah menjadi seperti ini. Semakin sulit menegakkan hukum jika pejabatnya ikut terlibat korupsi.

Pada tahun 1985, tutupan hutan di Riau lebih dari tigaperempat wilayahnya, atau sekitar 7 juta ha. Di tahun 2011, lebih dari duapertiganya telah dibuka, dan di tahun yang sama hanya sepertiga lahan gambut Riau seluas 4 juta ha yang masih berhutan.

Korupsi sektor SDA ini tidak hanya di Riau. Berdasarkan temuan @walhinasional bahwa pemberian izin pelepasan hutan dan perkebunan meningkat tajam sekitar satu tahun menjelang pilkada dan satu tahun setelah pilkada, di banyak daerah. Hmmm... 🤔

Karena itulah korupsi sumber daya alam perlu diberantas, sebab tidak hanya kerugian negara yang besar tapi juga dampak pada masyarakat yang akan terkena bencananya, dan memperkuat @KPK_RI adalah salah satu caranya, bukan memperlemahnya.

Demikian pesan kami untuk Pak @jokowi