Thread by @GreenpeaceID

Gelombang tanda tanya akan #HGU yang tak kunjung terbuka untuk publik semakin berderu. Apa sesungguhnya yang ditakutkan jika HGU dibuka?

Bongkar faktanya bersama dalam Konferensi Pers di @YLBHI besok!

Pekan lalu, kami tertegun ketika Menteri ATR/BPN @djalil_sofyan menyatakan menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, khususnya industri sawit. #BukaHGU

Padahal HGU merupakan informasi yang seharusnya bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, apa sebenarnya alasan @atr_bpn menolak #BukaHGU?

Sementara putusan @KIPusat yang juga dikuatkan oleh @MahkamahAgung telah memenangkan gugatan @fwiindonesia untuk membuka data HGU sejak 2 tahun yang lalu. #BukaHGU

Putusan tersebut dengan jelas memberi perintah untuk Menteri @atr_bpn untuk #BukaHGU

Baik data informasi nama pemegang HGU, lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, hingga peta area HGU yang dilengkapi titik koordinat.

Mirisnya, dari sejak putusan @KIPusat dan @MahkamahAgung 2 tahun lalu, hingga kini informasi HGU yang dapat menghindari berbagai konflik agraria tersebut tidak pernah diberikan oleh Kementerian @atr_bpn

#BukaHGU

Penolakan mebuka informasi data HGU dari Kementerian @atr_bpn tersebut memperlihatkan tidak adanya itikad baik untuk #BukaHGU sebagai informasi publik.

Tertutupnya HGU telah berkontribusi besar sebagai penyebab konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan, hingga penggusuran paksa dan kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar wilayah HGU. #BukaHGU

Berdasarkan catatan @SeknasKPA terdapat sedikitnya 3.168 letusan konflik agraria selama satu dekade terakhir di seluruh provinsi Indonesia. #BukaHGU

Sebagiannya terjadi di wilayah perkebunan akibat pemberian HGU secara sepihak maupun tumpang tindih dengan wilayah garapan dan pemukiman masyarakat. #BukaHGU

mongabay.co.id/2019/01/22/deb…

Pelaksanaan reforma agraria pun tersendat akibat tertutupnya HGU dalam 4 tahun ini. Padahal reforma agraria merupakan salah satu janji prioritas pemerintahan @jokowi – @Pak_JK

#BukaHGU

eforma agraria merupakan mandat yang wajib dijalankan oleh siapapun Presiden Indonesia yang menjabat. Salah satu langkah awal untuk menjalankan mandat tersebut, pemerintah harus segera #BukaHGU untuk menyelesaikan konflik agraria dan mengurai ketimpangan penguasaan lahan.

Ikut suarakan dengan lantang pada Kementerian @atr_bpn untuk segera #BukaHGU pada publik agar tidak ada lagi konflik agraria yang merugikan masyarakat.

RETWEET sekarang juga!