Intinya rencana perubahan penataan ruang di Inggris adalah transisi “discretionary planning” ke regulatory planning. Ini kalau jadi, imho akan berpengaruh pd lansekap tata ruang kota/negara lain dlm jangka menengah.
Imo, keberadaan “council” dan “restu warga” dalam penataan ruang di Inggris, imho adalah privilese luar biasa. Namun dari privilese itu harusnya hadir juga tanggung jawab yg besar. Tata Ruang dan tanah sebagai benda publik harusnya dimanfaatkan utk kepentingan bersama.
Secara permukaan, NIMBYism (not in my backyard) serta keputusan lokal yg menolak pembangunan hunian jenis tertentu (biasanya jenis social housing), kerap dijadikan kambing hitam. Alasannya macam2: takut harga rumah turun, takut kriminalitas naik dr “orang miskin”, dll.
Tapi itu di permukaan, harusnya digali lebih dalam lagi kenapa? Jika ada privilese sebagai bagian mekanisme keputusan - mungkin hal tsb yg perlu diperbaiki. Misalnya utk social housing dgn dana publik, seharusnya tdk bisa sembarang ditolak.
Keputusan lokal terhadap rencana pembangunan tertentu seharusnya tetap ada.
Apalagi kalah cuma gara2 “NIMBYism”.
Keputusan lokal tetap penting saat ada rencana ekspansi industri atau kemungkinan proyek yg bisa berdampak negatif pada lingkungan hidup.
Ya sekarang saya menikmati perdebatan para ahli, praktisi, birokrat dll di Inggris terkait rencana revisi tersebut. Baik yg pro dan kontra.
Indonesia gimana? Sayangnya cuma DKI yg pny mekanisme TARU cukup komplit dan peraturan cukup lengkap. Jadi +62 blm layak dinilai? #ehhh
Yang menarik lain adalah revisi mekanisme pelibatan/kontribhsi pengembang dalam pembangunan infrastruktur.
Ini yg lagi debat2 SP3L dan SIPPT (lagi2 bias kota2 besar dan Jabodetabekpunjur), bisalah tengok 2 dan google2 perdebatannya.
Imho, bakal keputusan buruk utk Inggris jika mereka 100% hilangkan peran local council dan restu warga dalam perencanaan.
Keciri sih, dari dokumen rencana revisi itu, didorong banget ama developer, hehehe ... perumahan pun dijadikan tameng dan alasan dr revisi.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Orang ini ketahuan kagak pernah pakai OSS & gak tahu NIB apaan. 😅😅
Klasifikasi kode disediakan oleh BPS. Dan asal masukkan dok lengkap, maka NIB pasti keluar dgn cepat (NIB Rujak keluar di hari yg sama). Kok bisa? Ya krn NIB itu BUKAN IJIN, melainkan cuma nomor identitas.
Nah setelah dapat NIB, barusan loe pakai NIB itu utk urus izin usaha. Sejak diberlakukan OSS dan sertifikasi halal di bawah Kemenag, Restoran harus punya NIB dulu utk urus sertifikasi halal.
Btw, jika loe badan hukum (mau PT judol, Yayasan dll) dan mau dpt NIB, ya loe harus setor akta ke OSS.
Sapa yg mengesahkan akta? Ya Kemenhumham 🤣
Punya NIB itu gak ujug2 otomatis loe udah bisa beroperasi.
Kalau loe kontraktor, loe tetap harus urus ijin usaha, tapi lampirkan NIB.
Kalau loe usaha hotel, PT hotelnya pakai NIB utk urus PBG/IMB dan ijin2 lainnya.
NIB itu kek KTP lah, utk menyederhanakan birokrasi.
Urban Poor Consortium @urbanpoor memiliki sejarah lama pendampingan di Kampung Bayam hingga lbh dr 20 th lalu.
Merekalah yg mengajarkan penduduk di sana utk bercocok tanam bayam. Jadi namanya Kampung Bayam.
@urbanpoor Dari Gubernur ke Gubernur, isu di KB ini silih berganti. Juga penggusuran paksanya.
Wacananya mulai dari Taman BMW, hingga bangun stadium. Sempat ada sengketa tanah juga, diklaim oleh anak perusahaan developer kelompok “senin harga naik”.
Ada banyak kesalahan yg sok tahu dalam twit ini: 1. Soal siapa penyebab banjir sesungguhnya (saya sdh sampai capek kasih data perubahan tata guna lahan) 2. Bahwa korban gusuran paksa di DKI circa 2014-6, sering kali tdk mendapatkan kompensasi. Kalaupun ada, ya cuma gratis rusunawa 6 bln.
Pelanggaran si nomor satu malah diputihkan ama RTR2010, sementara yang miskin distigma terus sama mbak dan temen2nya. Sampai sekarang.
Hunian bantaran kali? Kalau mau ekstrim, cek tuh bangunan Kementerian LHK (contoh favorit anak2 SJW) di Jaktim 🤭
GWS, deh mbak nya …. Benci amat ya ama orang miskin x_x
Ketidakadilan lain: 1. HGB pulau reklamasi jadi dalam 1 hari oleh BPN di era Djarot 2. Kampung KAKC dan Kunir sudah ada sejak 1970an dan berdiri di atas tanah negara (ini artinya bkn tanah milik pemerintah ya), malah terancam penggusuran paksa dan 1 malah digusur 2x di 2015.
Sesungguhnya tidak sulit melihat ketidakadilan (ruang) di Jakarta, cuma butuh buka mata dan telinga serta hati aja.
Dan kejahatan Negara ke orang miskin yg dicap “ilegal” itu gak berhenti sampai di soal tanah, sertifikat, tata ruang dan rumah tinggal.
Ada Gubernur yg begini coba.
Jangan2lah gajah dipelupuk mata malah ditaruh kulkas, mbak mbak, duh.
Sekadar mengingatkan, IKN dijual di Dubai Expo, menggaet dari Tony Blair hingga MBZ. Semua harapannya agar dapat investasi asing.
Jika pada akhirnya dapat Agung Sedayu, ya lain kali pamerannya di Jakarta Fair aja, gak usah ke Dubai Expo.
Sesungguhnya ada investasi asing yang masuk, walau bukan plek berlokasi di IKN, tp dia bertujuan utk mensuplai kebutuhan semen IKN.
Namun yg menyedihkan itu berlokasi di karst yg harusnya dilindungi.
Cek tulisannya disini:
Sekitar 7-8 th lalu, saya menyaksikan kelompok yg berusaha melindungi Sangkulirang, warisan alam karst yg gak ada duanya. Mereka berusaha advokasi agar Sangkulirang menjadi UNESCO World Heritage, dan masuk ke tentative list.
Tujuannya apa: agar terlindungi dr eksploitasi.
Israel itu Negara yg tega membuat warga & kaumnya sendiri jadi perisai & calon peletup konflik.
Lihat saja bgmn 10 th terakhir Israel membiarkan krisis perumahan di kota2nya, dan dengan sengaja ksh solusi lewat bikin rumah subsidi di West Bank sambil ngaku itu “tanah negara”.
Wa pernah baca essay panjang soal itu.
Tapi sebelum dikira wa ngada2, berikut pernyataan PBB yg (telah sekian kali) minta agar Israel stop ekspansi secara ilegal di West Bank dan Jerusalem Timur.
Harga (sewa dan beli) hunian di berbagai kota, terutama kota besar macam Tel Aviv sudah gak masuk akal - dan membuat hampir mustahil buat generasi muda utk menghuni rumah layak.
Solusi Israel (menteri perumahan barunya
sempet ngaku: gak tahu ada krisis perumahan), adalah bikin rumah murah yg makin merembet ke demarkasi wilayah Palestina.
Jadi gak perlu heran kenapa peta West Bank makin lama makin bercak2.