1. DPR RI telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020) | #OmnibusLaw#UUCiptaKerja#DPRRI
3. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk menangkap ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | #OmnibusLaw#UUCiptaKerja#DPRRI kompas.com/tren/read/2020….
4. Namun Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ini juga berlaku bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. | #OmnibusLaw#UUCiptaKerja#DPRRI
5. Kemudian poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. | #OmnibusLaw#UUCiptaKerja#DPRRI
6. Selanjutnya, Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja. | #OmnibusLaw#UUCiptaKerja#DPRRI
Pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja ini menambah daftar UU yang menimbulkan polemik pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. / #OmnibusLaw#UUKontroversi
1. Kontroversi pertama dimulai beberapa minggu sebelum Jokowi dilantik untuk periode keduanya, yaitu ketika revisi UU KPK disahkan pada 17 September 2019. / #OmnibusLaw#UUKontroversi
2. Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif menilai adanya revisi UU KPK membuat Indonesia tidak patuh dengan Konvensi Antikorupsi PBB. / #OmnibusLaw#UUKontroversi
1. Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020) - #UUCiptaKerja#DPR
2. Pengesahan UU Cipta Kerja ini diwarnai dengan sejumlah aksi demonstrasi. Sebab, UU tersebut dinilai merugikan bagi kalangan buruh dan pekerja - #UUCiptaKerja#DPR
Menanggapi rencana disahkannya RUU Cipta Kerja, gerakan buruh bakal menggelar mogok kerja sebagai simbol penolakan terhadap RUU tersebut. / #OmnibusLaw#BatalkanOmnibusLaw
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengungkapkan yang menjadi polemik di RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah kontrak kerja yang dapat diberlakukan seumur hidup. / #OmnibusLaw#BatalkanOmnibusLaw
1. Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain. Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus meskipun di tengah pandemi Covid-19. | #RUUCiptaKerja#OmnibusLaw
2. Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni ombinibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja. | #RUUCiptaKerja#OmnibusLaw money.kompas.com/read/2020/02/1…
1. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkap, angka kumulatif kasus Covid-19 dari Maret hingga 6 September 2020 telah menyentuh 2.072 kasus | #Covid19Bekasi