Thread by @slala_la

Jadi begini, pengembangan TOD bagi govt itu emang urusan duit. Cek aja definisi pengembangan TOD di bawah, yg aku kepcer dari permen ATRBPN 16/2017.

"Konsep pengembangan kawasan....((((agar bernilai tambah))))...."

A thread

https://twitter.com/TirtoID/status/1313766018712436736

Imajinasi govt bikin TOD itu ya pembangunan ((((gedung)))), entah pembangunan baru atau renovasi yg sudah ada, yg ada apartemennya kalo bisa sekalian zona aktivitas bisnis.

Bahasanya yg dipake aja: dengan TOD diharapkan ada value creation dan value capture. Cuan.

Naiknya nilai kawasan TOD sering disebut-sebut bakal dijadikan sumber pendanaan alternatif transportasi publik, yang emang mahal.

Pada satu sisi, nilai tambah ini (memang) bisa dijadikan alternatif pendanaan transportasi publik. Tapi, tunggu dulu, pada sisi lain, fasilitas TOD ini justru gak adil dan timpang untuk warga misqueen. Ini udah kejadian di beberapa negara lain. Ups, Indonesia juga sekarang.

Konsep TOD Indonesia ini melenceng banget dari konsep asalinya, yang kalau disederhanakan: pemberdayaan ruang kota yang padat, rapat, dengan fungsi yang beranekaragam yang terhubung dengan fasilitas transportasi publik massal, jalan kaki, dan sepeda.

Harapannya ada peralihan penggunaan kendaraan pribadi oleh warga menuju penggunaan moda angkutan massal atau yang lebih ramah lingkungan, seperti jalan kaki atau bersepeda. Ruang yang rapat dan padat tidak identik dengan pembangunan apartemen ((((baru)))).

Pada konsep ini, pertambahan nilai kawasan itu bonus.

Realitanya, govt lebih mengutamakan pembangunan gedung, ketimbang memikirkan konektivitas transportasi dan fasilitas kendaraan tak bermotor saat membikin itu "TOD".

Realitanya, penyediaan fasilitas kendaraan bermotor masih banyak yang mentok. Permen sepeda juga baru terbit kemarin, padahal UU 22/2009 sudah terbit 11 tahun lalu.

Ini belum menghadapi keengganan penyediaan fasilitas itu ketika fasilitas itu perlu diadakan di jalan arteri dan kolektor yang berada di bawah kementerian dan provinsi. Fasilitas yang dibangun perlu ada permintaannya dulu.

Padahal, untuk mendorong orang beralih, perlu ada fasilitasnya dulu. Pada konsep TOD beneran mana ada bilang nunggu ada orang jalan kaki, nyepeda, naik angkutan umum dulu baru difasilitasi. Penyediaan fasilitas itu yang terutama. Baru orang mau pakai, mau beralih.

Di aturannya ATR-BPN, aku nggak nemu syarat-syarat pengadaan rusun subsidi, misalnya, sebagai bagian dari keadilan akses ruang untuk masyarakat misqueen di kawasan TOD.

TOD ini juga salah satu isu sektor transportasi yg sering jadi bahan obrolan karena nyelewengnya jauh sekali. Aku kurang ngikuti isu TOD di Jakarta sampai nemu berita ini. Tau ada aturannTOD juga belum lama ini.

Kalau di solo, lokasi-lokasi yg rencananya di-TOD-kan hancur karena dibangun dan bakal dibangun fyover. Sejauh ini, ya cuma bisa bengong, geli, gemes, ngeliat kebijakan bisa saling tubruk, gak pake rembugan dulu. Yang ngerencanain govt, yg ngancurin juga govt. Epic fail. 👍🏻