Penanganan aksi massa oleh Kepolisian di era Presiden @jokowi penuh kekerasan seperti saat aksi #TolakOmnibusLaw & #ReformasiDikorupsi, Bawaslu 21 - 23 Mei. Apa bedanya dengan Orde Baru, Pak?
Polisi klaim ada evaluasi, tapi kok terulang lagi & lagi?
Kami sebagai warga tak ingin memiliki kepolisian yang kerap melakukan kekerasan dan gagal paham soal kemanusiaan. Pak @jokowi, segera evaluasi Kapolri Idham Azis & segera stop tindak kekerasan oleh kepolisian!
Kami baru saja meluncurkan Laporan Bhayangkara ke-74. Laporan ini menyoroti sejumlah hal, seperti relasi kuasa dan kultur kekerasan, keterlibatan polisi dalam pandemi, dan polisi-polisi dalam jabatan sipil. Sila akses laporannya pada tautan berikut: kontras.org/2020/06/30/lap…
Tahun 2019, publik dihadapkan pada berbagai bentuk represivitas aprat kepolisian dalam sejumlah aksi, seperti #ReformasiDikorupsi, aksi menengang rasisme di beberapa daerah. Namun, nihil dalam pengungkapan pelaku kekerasannya.
Praktik penyiksaan juga terjadi pola berulang yg ditujukan untuk mendorong pengakuan. Selain itu, lokasi penyiksaan terjadi di ruang terbuka. Pola berulang yg tidaj terselesaikan memunculkan pola baru, yakni penyiksaan siber.
“Pengangkatan Prajurit TNI dan Perwira Polri Aktif Sebagai Pejabat BUMN Melanggar Hukum”
Sepanjang tahun 2020, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengangkat setidaknya 2 prajurit aktif TNI dan 3 perwira aktif Polri menjadi komisaris utama dan komisaris di masing-masing BUMN.
Kami memandang pengangkatan perwira aktif TNI-Polri dalam jajaran BUMN juga bertentangan dengan semangat reformasi seketor keamanan dan prinsip profesionalisme yang seharusnya dijadikan landasan dalam pengelolaan negara termasuk di institusi TNI dan Polri serta BUMN.
Persidangan Kasus Penyerangan Novel Baswedan Penuh “Sandiwara” yang Memperolok Hukum
Sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat akhirnya terkonfirmasi. Penuntut pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hanya menuntut dua terdakwa penyerang Novel Baswedan satu tahun penjara.
Tuntutan ini tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan, terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi.
SEGERA LEPASKAN RAVIO PATRA, HENTIKAN KRIMINALISASI, UNGKAP PELAKU PERETASAN!
Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap kemarin malam, 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 – 22.00 WIB.
Sebelumnya melalui akun twitter miliknya, @raviopatra, Ravio sempat mengkritik Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar yg diduga kuat terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua. Ia juga sempat menuliskan kritiknya tentang penanganan Covid-19 di Tirto.
Selamat pagi, selama beberapa hari belakangan KontraS melakukan mini riset mengenai compang-campingnya penanganan negara atas kasus-kasus yang berkaitan dengan hak atas kesehatan. kami melihat penanganan kasus vaksin palsu (2016) dan COVID-19 yang hingga kini masih berlangsung.
Pada medio 2016, berawal dari kabar ditemukannya seorang bayi yang meninggal dunia pasca divaksinasi, di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur, kasus vaksin palsu mulai mencuat ke publik.
kemudian, pada kasus COVID-19 yang mewabah hingga hari ini mendapat respon yang lamban dari pemerintah. Bahkan, ketika awal mulai merebak, publik dihadirkan pada pernyataan, gimmick, dan langkah kontraproduktif yang dikeluarkan oleh pemerintah