Thread by @MilesKennedy18

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). @Kiyai_MarufAmin @KSPgoid

LaNyalla melaporkan sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak untuk menjadi provinsi, selain Papua. “Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yg diberikan Bapak Wakil Presiden @Kiyai_MarufAmin ....

.... yg juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dlm rapat konsultasi hari ini," ujar LaNyalla dlm rapat konsultasi bersama Wapres KH Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (3/12/2020) siang.

Dikatakan LaNyalla, dari kajian dan aspirasi yang diterima DPD, empat provinsi baru yg layak mendapat perhatian pemerintah....

Diantaranya; Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan
Barat, Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur.
#LaNyalla

LaNyalla juga merinci mengenai faktor2 yg memicu pemekaran di banyak daerah. LaNyalla menyebut di antaranya adlh kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.

“Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya utk Kepala Daerah dn Wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung," tutur LaNyalla

"Sebagian besar DOB, PAD-nya habis bahkan tak cukup utk membiayai organisasi baru itu, apalagi utk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dll utk produksi ekonomi. Jika yg menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bkn tujuan DOB," imbuh LaNyalla.

Oleh karena itu, kata mantan Ketum PSSI ini, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif. Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial utk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

"Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan....

#LaNyalla

berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 Provinsi," tambahnya. #LaNyalla

Oleh karena itu, sebut LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan daerah (Desartada) perlu dilakukan.

Ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksananya dlm bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
#LaNyalla

Selain Ma'ruf Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Rapat pun diikuti oleh Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin.
@kemendagri #LaNyalla