Bismillah, kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya 6 anggota FPI masih menjadi perdebatan yang menarik perhatian publik. Kasus yang berujung kematian ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat & harus segera diselesaikan.
Rekonstruksi kejadian penembakan antara anggota Kepolisian dengan FPI yang dilakukan kepolisian bisa dianggap sebagai titik awal. Namun banyaknya perbedaan data dan informasi antara kedua belah pihak dikhawatirkan memecah-belah opini di masyarakat.
Sampai saat ini publik masih menunggu terbukanya fakta dan data yang benar-benar jelas dan terbuka dari hasil investigasi yang sejauh ini dilakukan kepolisian secara mandiri. Terlebih karena pihak kepolisian ikut terlibat dalam kasus penembakan tersebut.
Untuk itu, sebaiknya pemerintah segera turun tangan agar masalah ini tidak semakin menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) penting untuk segera ditindaklanjuti.
Keseriusan dan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM dapat tercermin dari penanganan kasus ini. Sejumlah dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut perlu ditelisik lebih jauh untuk menghadirkan asas keadilan.
Kenetralan TGPF yang terdiri dari pihak pemerintah dan melibatkan pihak eksternal akan memperkaya sumber data dan fakta dalam investigasi yang akan dilakukan. Mengingat publik ingin melihat proses yang transparan dan akuntabel.
Terakhir, dimasa krisis pandemi seperti sekarang, masyarakat semakin jeli dalam melihat sikap pemerintah menyikapi persoalan yang terjadi. Transparasi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum kasus ini menjadi contoh sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
