Terjeratnya Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial memunculkan diskusi di antara jurnalis majalah ini. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Berkaca dari sejumlah kasus sebelumnya, kami menduga Juliari bukanlah satu-satunya pejabat yang menikmati duit dari penyelewengan bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Dalam kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, misalnya, duit suap mengalir ke berbagai pihak. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edhy Prabowo, kami telah menerbitkan laporan soal berbagai kejanggalan ekspor benih lobster. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Begitu pula, aroma tak sedap dalam penyaluran bansos sudah tercium saat kami menurunkan laporan pada awal Mei lalu. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Saat itu, seperti tertulis dalam majalah berjudul Kusut Bantuan Sosial, penyaluran bantuan dianggap tak tepat sasaran dan rawan dikorupsi. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Maka, sehari setelah KPK menjadikan Juliari sebagai tersangka pada 6 Desember lalu, kamI langsung bergerak menghimpun berbagai informasi. Kami menemui berbagai narasumber, mulai dari pengurus partai, pejabat pemerintahan, maupun para penegak hukum. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Dari mereka, kami mendapatkan berbagai informasi awal bahwa proyek bansos senilai Rp 6,498 triliun merupakan "milik" satu partai. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Informasi awal tersebut kami verifikasi dengan menemui narasumber lain yang terlibat atau mengetahui cerita di balik suap untuk Juliari. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Staf di Kementerian Sosial pun mempertemukan kami dengan dua pengusaha yang menjadi rekanan pengadaan paket bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Dari mereka, kami mengetahui bagaimana tim yang dibentuk Juliari bergerak dan menghimpun uang dari rekanan pengadaan paket bansos. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Dalam rapat awak redaksi pada Rabu, 9 November lalu, kami memutuskan menunda penerbitan laporan ini selama sepekan. Sebabnya, saat itu mencuat kasus terbunuhnya enam anggota FPI, yang berdasarkan penelusuran kami juga dipenuhi berbagai kejanggalan. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Menunda laporan bukan berarti mengecilkan, apalagi melupakan kasus yang menjerat Juliari. Bagaimanapun, kami meyakini skandal penyaluran bantuan sosial penting diketahui oleh publik. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Benar adanya. Sejumlah narasumber yang kami temui kemudian memberikan berbagai informasi lebih lengkap yang menunjukkan bahwa penyelewengan duit negara terjadi di berbagai tahap penyaluran bansos. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Selain itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah anggota DPR dan BPK pun cawe-cawe dengan menitipkan sejumlah perusahaan untuk menjadi penyalur bansos. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Kerabat para petinggi di negeri ini diduga ikut cawe-cawe dalam proyek tersebut. Informasi tersebut dibenarkan oleh penegak hukum yang mengetahui aliran duit proyek bansos. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Kami juga menelusuri daftar perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengadakan paket bansos tersebut. Hasilnya, sejumlah perusahaan yang mendapat lebih dari 1 juta paket baru didirikan setelah pertengahan tahun ini. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Dengan berbagai persoalan tersebut, kami menduga tak tertutup kemungkinan penyaluran bansos pun bermasalah. Cakupan penyaluran itu kami perluas bukan hanya di Jabodetabek. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Kami mengerahkan koresponden di sejumlah daerah untuk memeriksa kekacauan penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial—yang memiliki sejumlah program untuk meringankan beban masyarakat miskin akibat pagebluk Covid-19. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Ternyata, hasil penelusuran itu menunjukkan bahwa bansos masih tak tepat sasaran. Bahkan di sejumlah daerah, bansos digunakan untuk membantu pemenangan calon dari partai tertentu. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Seperti dugaan kami sebelumnya, persoalan yang menjerat Juliari tak sekadar kasus teri. Juliari tak sendirian korupsi, melainkan berkolaborasi.
Pembaca, sebagian misteri yang menyelubungi kematian enam anggota Laskar Khusus FPI terjawab pada Selasa, 8 Desember 2020. Sehari sebelumnya, publik hanya mengetahui kronologi versi polisi. #DiBalikLiputan#PolisiVersusFPI
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan keenam laskar tewas usai baku tembak di tol Jakarta–Cikampek Kilometer 50 pada Senin dinihari. Empat anggota FPI lain disebut melarikan diri. #DiBalikLiputan#PolisiVersusFPI
Seorang pentolan FPI mempertemukan kami dengan dua anggota FPI yang “selamat” dari bentrokan itu. Keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil kedua pengawal rombongan Muhammad Rizieq Syihab. #DiBalikLiputan#PolisiVersusFPI
Presiden Jokowi semestinya tidak tergoda iming-iming politik itu dan tidak membiarkan manuver yang mengobrak-abrik konstitusi. Dalih PDIP bahwa GBHN diperlukan untuk menangkal ideologi radikal sungguh tak masuk akal.
A THREAD
Rangrangan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Dicetuskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kongres di Bali, Agustus 2019, kembalinya GBHN akan diwujudkan lewat amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan ini akan membawa negara kita ke tatanan otoriter.
Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.
A THREAD
Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik.
Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah.