Kemarin bedah laporan keuangan Kemenhan2019, sekarang ganti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019.
A Thread
Jadi Kemenpar tahun 2019 punya program pemberian insentif wistawa ke Indonesia. Salah satu programnya meningkatkan wisata dari China ke Indonesia.
Total realisasi anggaran Rp45,36 miliar yang dikasih ke delapan tour agent dan maskapai. Jadi tour agent ini bakal promosi ke wisatawan China agar mau main ke Indonesia. Singkatnya wisata berdiskon pake duit negara.
Tapi setelah dikasih insentif, malah BPK menemukan ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban. Yang menarik itu ada nama wistawan ganda yang ditemukan dalam laporan 2 agent tour. Nilainya sampai Rp1miliar.
Temuan pertama kelebihan pembayaran. Ini terjadi karena pelaksanaan nggak sesuai kontrak jadi ada selisih. Totalnya hampir 1 miliar. Tapi ini udah dibalikin ke kas Negara.
Ini nih yang kacau. Bagaimana mungkin nama yang sama, tercatat dalam laporan dua agent tour yang berbeda, untuk kegiatan yang sama, tapi duit insentifnya dihitung ganda? Menang banyak dong nih agent tournya~
Temuan terakhir ada bukti laporan penggunaan insentif yang tidak diyakini kebenarannya oleh BPK. Nilainya sampai Rp26,3 miliar. Seandainya ternyata fiktif ngeri juga ini.
Btw temuan macam ini bukan pertama kali didapati BPK, tahun 2017 dan 2018 juga ada temuan kira2 serupa. Tapi sampai sekarang beberapa temuan belum juga diselesaikan.
Berharap pak menteri @sandiuno baru yang lagi getol promosi wisata mohon jadi perhatian, supaya promosi2 wisata pakai duit negara tidak sia-sia. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Kritik pak Jokowi diserang buzzer, coba gantian kritik kementerian pak Prabowo. Jadi kapan hari cek LHP BPK terhadap laporan keuangan Kemenhan 2019. Ada temuan2 masalah duit perjalanan dinas dan kegiatan BELA NEGARA.
A thread
Temuan pertama soal pencairan uang representasi delegasi ke luar negeri yang tidak ada keputusan presiden. Lumayan Rp226,9juta.
Kedua bukti perjalanan dinas tidak lengkap nilainya Rp3,4 miliar. Perjalanan dinasnya gede juga ya.
Jokowi itu presiden Indonesia, yang tanggung jawabnya bukan sekadar ngurusin masalah diperiodenya, tapi memperbaiki apa yang terjadi sebelumnya. Misalnya jurnalis Prabangsa dibunuh tahun 2009, jadi tanggung jawab Jokowi juga agar peristiwa macam itu tidak terjadi lagi.
Apa harus ada jurnalis yang dipenjara atau dibunuh baru Jokowi mau menjamin? Jaminan dari Jokowi itu penting buat memastikan supaya itu nggak perlu terjadi di periode Jokowi atau selanjutnya.
Pemimpin kalau mikirnya cuma sebatas periodenya dia doang, ya repot. Gak mau menyelesaikan masalah sebelumnya, gak mau mikirin masa selanjutnya. 😓