Jangan terjebak heboh membahas hal yg salah. MenkeuSMI tidak meminta IMF-@WorldBank menangani hutang Indonesia. Itu intrepretasi dan kesimpulan yg keliru.
Berikut penjelasan konteks pernyataan Menteri Keuangan terkait IMF-WB yg banyak dipelintir publik. @msaid_didu@RamliRizal
1. MenkeuSMI hadir pada Rangkaian 2021 IMF-WBG Spring Meetings (9/4) yang berfokus pada topik "Pembangunan internasional, pembiayaan, pemulihan ekonomi, vaksin, dan perubahan iklim."
2. #MenkeuSMI mewakili negara konsitituensi South East Asian Voting Group (SEAVG) menyampaikan agar @worldbank dan IMF memberikan dukungan kepada negara-negara di dunia, khususnya negara-negara miskin (low income countries).
3. Dukungan ini berupa meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, serta menerapkan strategi pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
4. #MenkeuSMI menyampaikan bahwa upaya penanganan Covid-19, seperti program vaksinasi dan dukungan kebijakan, telah menopang prospek pertumbuhan ekonomi global yang semakin membaik, namun terdapat tantangan yaitu tidak meratanya pemulihan global.
5. Sejumlah negara diproyeksikan akan dapat tumbuh cukup tinggi di tahun 2021 termasuk Indonesia, namun negara-negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.
6. Indonesia sendiri berhasil menjaga defisit anggaran relatif rendah dan memiliki daya tahan yang baik jika dibandingkan negara-negara lainnnya.
Padahal pada tahun 2020 pandemi COVID-19 tidak pandang bulu menghantam ekonomi global, termasuk negara-negara G-20 dan ASEAN.
7. Negara-negara miskin (low income countries) menghadapi tantangan yang paling besar.
Oleh karena itu, negara-negara kreditur memberikan fasilitas penundaan pembayaran kewajiban utang dalam program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir tahun 2021.
8. Selain itu, implementasi Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI memungkinkan 73 negara miskin tersebut mendapatkan keringanan pembayaran kewajiban utang secara a case-by-case basis.
9. Pelaksanaan DSSI dan Common Framework bagi negara-negara miskin tersebut diinisiasi oleh G20 dan mendapatkan dukungan dari stakeholder.
Dalam pelaksanaan DSSI dan Common Framework ini @BankDunia dan IMF memberikan dukungan teknis dan analisis debt sustainability.
10. Pada tahun 2020, realisasi DSSI bagi negara-negara miskin (low income countries) tersebut mencapai USD5,7 miliar; dan pada semester pertama tahun 2021 diperkirakan akan mencapai USD7,3 miliar.
11. Indonesia mendukung pelaksanaan DSSI & Common Framework serta peran @BankDunia-IMF dlm membantu negara-negara miskin dapat fasilitas pembiayaan vaksin, meningkatkan tatakelola pembiayaan, serta menerapkan strategi pemulihan ekonomi yg kuat, berkelanjutan, seimbang, & inklusif
12. Untuk memenuhi kebutuhan mengatasi pandemi dan ekonomi yang tertekan, banyak negara menambah utangnya sehingga rasio utang terhadap GDP-nya meningkat sangat tajam.
Dibanding negara-negara tersebut, Indonesia dapat menekan dan mengelola utangnya dengan baik.
13. Pemerintah Indonesia sendiri mengupayakan kemandirian pembiayaan dengan semakin memperbesar porsi Surat Berharga Negara Domestik.
Pendalaman pasar keuangan domestik akan terus dilakukan untuk mendukung kemandirian pembiayaan ini.
Buat anda yang ragu kapasitas #MenkeuSMI dalam mengelola defisit dan utang. Ini dia sebagian prestasi Sri Mulyani Indrawati dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
RT kalau anda setuju ✅
- sebuah utas -
1. #MenkeuSMI berhasil menjaga defisit Indonesia relatif rendah dan dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi terbaik jika dibandingkan negara lainnnya.
Padahal tahun 2020 pandemi COVID-19 tidak pandang bulu menghantam ekonomi global, termasuk negara-negara G-20 dan ASEAN.
2. Realisasi defisit #APBN2020 lebih rendah dari yang direncanakan yakni Rp956,3 T (6,09%), lebih baik dari yang diperkirakan di dalam Perpres 72/2020 yaitu sebesar Rp1.039,2 T (6,34%).
Fakta APBN sudah bekerja keras terbukti dari peningkatan kinerja program PEN baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan yang dianggap berhasil.
🤔
Contoh nyata kerja keras APBN adalah Program Vaksinasi dan APBN 2021 yang Ekspansif.
Akselerasi vaksin ditambah paket kebijakan terpadu difokuskan untuk menangani pandemi agar aktivitas ekonomi kembali normal dan memperkuat pemulihan ekonomi.
Jadi langkah ekspansif seperti apa pada APBN 2021?