Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPRRI, menyatakan pembatalan Haji tahun 2021 merupakan kesepakatan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPRRI. Untuk itu, Yandri siap debat dengan siapapun terkait pembatalan ini. nasional.okezone.com/read/2021/06/0… 1/
Tapi, berita kompas, hasil rapat Komisi VIII dengan Kemenag (31/05) tidak menyatakan pembatalan tersebut. Sebaliknya tertulis pemerintah siap memberangkatkan haji. Tinggal menunggu keputusan Saudi apakah Indonesia dapat kuota dan boleh masuk Saudi. nasional.kompas.com/read/2021/05/3… 2/
Karena itu, Yandri harus membuka notulen hasil rapat pembatalan penyelenggaraan Haji tersebut kepada publik beserta alasannya. Kalau tidak dibuka, ini bisa menjadi indikasi pembohongan publik. Konsekuensinya harus mundur. Karena publik berhak tahu atas hasil rapat tersebut. 3/
Rasio penerimaan pajak negara terhadap PDB turun terus dari 13,3% (2008) menjadi 9,76% (2019) dan 7,32% (03/2021). Ini sudah dibantu kenaikan cukai rokok setiap tahun. Rasio penerimaan pajak ini terendah sejak Orde Baru, dan mendekati prestasi Orde Lama dengan rasio 3,7%.
Ada kesamaan kebijakan fiskal (dan moneter) saat ini dengan Orde Lama. Defisit anggaran naik tajam, mayoritas dibiayai Bank Indonesia. Defisit 2020 6,2% vs Defisit 1965 6,4% dr PDB. Anggaran defisit 2021 5,7%, dan 2022 diperkirakan tetap tinggi. Proyek mercusuar maju tak gentar.
Pemerintah rencana naikkan pajak PPN utk tambal defisit. Kalau ini jadi maka ekonomi akan melemah, angka kemiskinan naik, kesenjangan sosial melebar. Karena kenaikan PPN akan mengurangi pendapatan / konsumsi riil masyarakat terutama untuk kelompok ...
Kasihan Pak Presiden dibisiki yang salah lagi. Tax Amnesty (TA) I gagal total sebagai kebijakan negara. Target rasio pajak menjadi 14,6% pada 2019 ternyata hanya 9,8%. Pertumbuhan ekonomi tetap rendah. Tapi TA sukses bagi pemilik uang gelap. 1/
Sekarang Presiden mau dijerumuskan untuk kedua kali (TA II). Sebagai kebijakan fiskal, TA gagal. Jadi sepertinya tujuannya hanya untuk memutihkan uang gelap. ‘Legalized money laundering’. Untuk itu memang sukses besar. Tapi Presiden yang pasang badan. Kasihan juga. 2/
Kebijakan TA bukan kebijakan yang bias diterapkan untuk setiap 5 tahun sekali. TA adalah pengampunan kepada para ‘kriminal pajak’. Satu kali kebijakan dalam satu generasi sudah lebih dari cukup. Keseringan TA akan menurunkan pendapatan Pajak, karena ... 3/