Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.
Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata.
Berhenti membual, rakyat sudah mual!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
KPK DISANDERA, JOKOWI TUTUP MATA, OLIGARKI MINERBA PESTA PORA
Inilah yang terjadi di negeri ini pada saat pandemi Covid-19 belum juga reda.
Kalimat ini sungguh nyata di mata, melihat pemerintah yang terus membiarkan oligarki minerba mengepul rupiah di Indonesia.
"Kongkalikong" diramu menjadi hukum sepihak: merevisi UU Minerba, UU KPK, ditambah dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
TWK yang melanggar HAM adalah babak akhir pelemahan KPK: melepas puluhan penyidik dan penyelidik senior yang mengetahui garis kasus korupsi besar di Indonesia.
Undang Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah pernah mengalami revisi melalui pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2016 silam.
Dalam beberapa hari ke depan, kita harus waspada terhadap cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Bahkan, dampak dari cuaca ekstrem telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Jabodetabek yang saat ini mengalami banjir di berbagai titik.
Di atas terdapat kontak Siaga Banjir yang dapat dihubungi bagi kalian yang membutuhkan.
UU ITE: REVISI ATAU PEDOMAN INTERPRETASI, KOK KONTRADIKSI?
Pada tanggal 15 Februari 2021, Presiden Jokowi menyatakan akan meminta DPR untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Rencana revisi tersebut digulirkan setelah banyak kritik terhadap pasal-pasal UU ITE yang multitafsir dan rawan disalahgunakan.
Namun, rencana untuk merevisi UU ITE tersebut berubah menjadi pembuatan pedoman interpretasi tatkala setelah pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika berencana untuk membuat pedoman interpretasi UU ITE.
HASIL AUDIENSI BERSAMA REKTORAT UI: 7 REKOMENDASI KEBIJAKAN BOP PADA MASA PANDEMI
Pada Selasa, 17 Februari 2021, aliansi BEM se-UI bersama MWA UI UM telah melakukan audiensi dengan pihak Rektorat UI terkait 7 rekomendasi kebijakan BOP pada masa pandemi.
Pihak Rektorat UI telah memberikan jawaban terkait rekomendasi yang diajukan dan menyepakati beberapa hal. Berikut tanggapan yang diberikan pihak Rektorat UI dari hasil audiensi tersebut.
Massa aksi UI telah berkumpul di UI salemba dan akan melakukan long march ke Patung Kuda Bundaran HI bersama dengan aliansi lainnya, yaitu FRI, Gebrak, FIJAR dan KRPI.