Thread by @MardaniAliSera

Bismillah, pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli. Keputusan yg menyisakan ‘lubang’ besar, spt interaksi petugas dgn masyarakat di lapangan & berbagai indikator target kandas digapai saat PPKM kmrn (Testing, tracing, penurunan mobilitas sampai positivity rate)

Target penurunan mobilitas sebesar 30%, nyatanya yg tercapai masih 20%. Lalu tracing dari 15 orang per satu kasus positif/300 ribu kontak yang ditargetkan, sejauh ini baru bisa melakukan tracing sebanyak 250 ribu kontak.

Begitu juga dengan target positivity rate yang ditargetkan di bawah 10%, saat ini baru mencapai 30%.

Terus dan terus diingatkan bahwa testing, tracing dan treatment merupakan kunci utama mengendalikan pandemi. Sebanyak apa pun kapasitas/SDM yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi, akan kalah cepat dengan kecepatan virus ini.

Tidak bisa ditawar, sumber penularan mesti segera ditemukan agar rantai infeksi bisa diputus dengan tracing serta treatment

Kita masih dibayangi banyaknya RS yg menutup ruang IGD krn tak kuasa menampung pasien. Jumlah tenaga kesehatan jg kian berkurang krn terjangkit Covid-19, bahkan tdk sedikit yg meninggal. Dgn testing yg agresif, pemerintah dpt mengurangi beban fasilitas kesehatan yg mulai kolaps

Kasus kekerasan yg terjadi saat penertiban pemberlakukan PPKM Darurat jg harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Di masa perpanjangan jangan sampai terulang. Masyarakat sudah merasakan dampaknya, ini mesti jd pelajaran mahal para menteri, khususnya Mendagri @Kemendagri_RI

Kita masih ingat, Kemendagri baru membuat edaran untuk Satpol PP, padahal ketika itu PPKM Darurat sudah mau habis. Artinya tidak sedia payung sebelum hujan. Pemberian otoritas/peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dlm penegakan PPKM mestinya sudah diprediksi.

Dan jangan salahkan anak buah, pemimpin yang salah. Semua perlu persiapan dan manajemen yang baik

Terakhir, sedikit menanggapi ini kumparan.com/kumparannews/l… perlu diakui beliau adalah jembatan banyak aktor kepentingan saat kondisi Covid-19 mengganas.

Tentu ada kesulitan menengahi kebijakan yang disenangi semua pihak. Tp satu hal yang harus selalu diingat, kekusaan yang besar akan diiringi tanggung jawab yang besar dan publik dibolehkan 'menegur' bila pemerintah luput dari tanggung jawabnya.