Thread by @MkomEliya

Barusan nyimak di @KompasTV Pak @ArizaPatria sampaikan soal yang belum vaksin gak boleh makan di warteg dan rumah makan.

Dan katanya diinformasikan diakun medsos dll, kalau ada yang tanya tanya, akunnya tak pernah merespon 😀

Setidaknya mimin @DKIJakarta bisa mewakili🙏

https://twitter.com/MkomEliya/status/1422525576242372609

Persoalan vaksin itu bukan lagi soal warga yang tak mau divaksin, tetapi ketersediaan vaksinnya. Kalaupun ada yang belum divaksin kemungkinan kondisi kesehatan yang tak memungkinkan, kalau yang menolak divaksin ada, tapi gak banyak.

Rasanya tak perlu lagi pemaksaan.

Untuk @DKIJakarta jumlah yang terpapar sudah menurun, ketersediaan ruang rumah sakit juga cukup, jumlah yang meninggal juga berkurang.

Diputuskan PPKM level 4 karena jumlah tes, tracingnya yang kurang. Seharusnya yang diperkuat adalah Tracing dan tesnya ditingkatkan.

Menjadikan telah vaksin sebagai syarat untuk makan di warteg dan rumah makan, rasanya bukan saja menghambat penjual untuk mendapatkan pendapatan, tetapi juga melanggar hak asasi dan privacy warga yang belum divaksin, apalagi yang memang tak bisa divaksin karena kondisi kesehatan.

Sebenarnya usulku adalah Lockdown saja, penuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tetapi kan pilihannya PPKM berlevel level, boleh makan ditempat 20 menit, sekarang ditambah lagi cuma yang sudah divaksin yang boleh makan di warteg dan resto.

Apa sih latar larangan ini ?

Sebuah kebijakan itu seharusnya punya tujuan, kalau tujuannya memaksa orang vaksin, rasanya gak tetap, seperti yang ku sampaikan diawal, hanya sedikit saja yang masih menolak divaksin, dan tak mau divaksin.

Yang belum divaksin bisa jadi karena alasan kondisi kesehatan.

Yang jadi masalah bukan gak mau divaksin, tapi ketersedian vaksin. Jadi bukan pemaksaan vaksin solusi.

Sengaja ku ulang ulang agar Pak @ArizaPatria dan Pak @aniesbaswedan mau mendengarkan dan bisa memahami maksudku.

Terima kasih
CC @DKIJakarta