Wakil KPK, Lili Pintauli Siregar, terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan pejabat yang terlibat perkara suap. Namun Dewan Pengawas KPK hanya menjatuhkan sanksi pemotongan 40 persen gaji pokok. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3sYd645
Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan kepada Lili Pintauli Siregar. Terbukti bersalah menemui pihak beperkara. Dewan Pengawas KPK tidak membawa kasus ini ke ranah pidana. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3sYDH0T
Dalam sidang, Dewan Pengawas sangat antusias membongkar pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar. Hukuman pemotongan gaji seolah-olah bertolak belakang dengan semangat Dewan Pengawas selama persidangan. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3mMm6Z1
Lili Pintauli Siregar merupakan Wakil Ketua KPK terpilih periode 2019-2023. Sebelumnya, Lili adalah komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3t2LElr
Sejumlah pegiat antikorupsi mengkritik putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Lili Pintauli Siregar. Presiden dinilai ikut bertanggung jawab atas kinerja Dewan Pengawas KPK. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3kwY2qc
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas nasib pegawai yang disingkirkan lewat TWK itu. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2XpcpVu
Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jokowi pernah memilih diam saat pengesahan revisi UU KPK pada 2019. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3khjNvl
Presiden Jokowi dapat mengangkat pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan dengan merujuk pada rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2XkJySm
Komisi Pemberantasan Korupsi memecat 57 pegawainya sebulan lebih cepat dari tenggat. Hingga menjelang akhir masa tugas mereka, para pegawai terus melawan dan membongkar kasus besar. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2Z0YDcG
Pengumuman pemecatan terhadap 57 pegawai KPK yang dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan terbit 46 hari lebih cepat dari tenggat. Akhir cerita berbalik dari sinyal yang pernah diberikan Istana. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3zeXiLC
Istana tak konsisten dalam merespons pemecatan pegawai KPK yang tak lolos TWK. Jokowi menyatakan tak setuju terhadap tes yang merugikan pegawai, tapi tak berbuat apa-apa ketika pemimpin KPK memecat 57 pegawainya. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/39bXZuI
Pegawai KPK yang dianggap tak lulus TWK dijanjikan bekerja di BUMN, dengan syarat mau mengundurkan diri terlebih dahulu. Kementerian BUMN menyatakan tidak tahu-menahu soal penyaluran tenaga kerja tersebut. Jebakan baru? #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3k8Q1sz
Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus TWK untuk bekerja di BUMN. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2Z25ZNb
Tawaran pindah ke BUMN bagi pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan penuh kejanggalan. Pegawai menilai posisi mereka bakal makin lemah setelah menyerahkan surat pengunduran diri. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3loYuY2
Satu blok penjara Tangerang yang sesak terbakar kemarin dinihari. Sebanyak 41 dari 122 penghuninya tewas terpanggang di balik jeruji yang terkunci. Dugaan sementara, api bersumber dari korsleting arus listrik. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3k1sj1v
Kebakaran di Lapas Tangerang menewaskan 41 narapidana. Keluarga berkumpul di lokasi untuk mencari tahu nasib kerabat mereka. Polisi berjanji akan mengusut tuntas tragedi ini. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3njraEi
Kalangan pegiat hak asasi manusia menilai pembunuhan Munir Said Thalib bukanlah kejahatan biasa yang cukup diusut oleh kepolisian. Desakan agar Jokowi merealisasi janji mengungkap dalang pembunuhan Munir pun meluas. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3h85nLW
Para pegiat hak asasi manusia mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Jika tidak, perkara itu bisa dianulir setelah 18 tahun. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3zW67Lv
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib harus segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus ini akan dianggap kriminal biasa yang kedaluwarsa pada tahun depan, sementara dalang pembunuhan belum terungkap. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2X1rqNq
Tujuh belas tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib belum juga terungkap. Janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini tak kunjung terealisasi. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3zTSw7E
Pegiat HAM menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Aktor intelektualis kasus Munir saat ini memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3zS3uu3
Tiga dari tujuh komisioner Komnas HAM menilai pembunuhan Munir merupakan pelanggaran HAM berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan yang sistematis. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3BHGiiE