Udah klir, ya.
Jadi nDak usah digiring ke “ntar kalau consent apakah diperbolehkan?”, karena permen tentang kekerasan artinya CUMA tentang perlindungan terhadap kekerasan.
Jami’-Mani’
Sekarang tinggal ributin saja: sikap negara terhadap perzinahan diKUHP perzinahan.
👍🏻
Jadi nDak usah digiring ke “ntar kalau consent apakah diperbolehkan?”, karena permen tentang kekerasan artinya CUMA tentang perlindungan terhadap kekerasan.
Jami’-Mani’
Sekarang tinggal ributin saja: sikap negara terhadap perzinahan diKUHP perzinahan.
👍🏻
Kubu masih ada dua:
Pertama, perzinahan harus dikriminalisasi, meskipun consent.
Kedua, selama ada consent, negara tidak bisa mengkriminalisasi pelaku perzinahan.
Yuk, mulai~
Pertama, perzinahan harus dikriminalisasi, meskipun consent.
Kedua, selama ada consent, negara tidak bisa mengkriminalisasi pelaku perzinahan.
Yuk, mulai~
Kubu Pertama:
Indonesia adalag negara relijius, landasannya Pancasila (Sila Pertama). Tolok ukurnya ialah kesepakatan imani bahwa perzinahan—meskipun consent—harus diurus negara (pidana) karena semua agama melarangnya.
Indonesia adalag negara relijius, landasannya Pancasila (Sila Pertama). Tolok ukurnya ialah kesepakatan imani bahwa perzinahan—meskipun consent—harus diurus negara (pidana) karena semua agama melarangnya.
Kubu Kedua,
Perzinahan yang consent itu urusan pelaku dengan tuhannya. Berbeda dengan pencurian, tindak pidana ini melahirkan adanya kerugian & korban.
Consent tidak melahirkan keduanya, dan apa keperluan negara ikut campur di dalamnya?
Perzinahan yang consent itu urusan pelaku dengan tuhannya. Berbeda dengan pencurian, tindak pidana ini melahirkan adanya kerugian & korban.
Consent tidak melahirkan keduanya, dan apa keperluan negara ikut campur di dalamnya?
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
