Tweet

WALHI

25 Nov, 5 tweets, 2 min read

MK mengeluarkan Putusan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
#OmnibusLawBiangBencana

m.merdeka.com/peristiwa/uu-c…

Majelis Hakim MK berpendapat dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Padahal, partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan sangat fundamental dan sangat bermakna (meaningful).

@zenzizen

"Zenzi Suhadi menilai bahwa Pemerintah dan DPR RI telah bertindak melawan konstitusi karena ngotot membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja pada saat masyarakat Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19" @zenzizen

@zenzizen

"substansi UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi dan penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam, bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Pasal 33 UUD 1945. Termasuk juga telah menghilangkan prinsip keadilan ekologis" @zenzizen

Kami mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan mandat konstitusi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah fokus untuk memperbaiki UU Cipta Kerja ini

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

More from @walhinasional

WALHI

@walhinasional

26 Nov

@SitiNurbayaLHK

𝗧𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗳 𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗲𝗽𝗼𝗹𝗶𝘀𝗶𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗮𝗱𝗮𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺𝘂 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗛𝗞
@SitiNurbayaLHK @KementerianLHK @DivHumas_Polri

Aliansi gerakan rakyat tutup TPL @aliansigeraktutuptpl yang menyampaikan aspirasi di kantor KLHK, pada sore ini pukul 17.40 WIB di angkut oleh pihak aparat kepolisian dari Jakarta Timur.

Ada pun perwakilan yang di bawa paksa oleh polisi adalah 40 masyarakat adat yang datang dari kawasan danau Toba yang hendak beraudiensi dengan Ibu menteri Siti Nurbaya dari KLHK.

Read 5 tweets

WALHI

@walhinasional

11 Sep 20

@airlangga_hrt

Pernyataan MenKoPereko @airlangga_hrt ttg turunnya IHSG akibat pengumuman pengetatan PSBB DKI Jakarta sgt tdk tepat

Pasar keuangan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator ekonomi karena sebagian berisi spekulan jangka pendek
walhi.or.id/saatnya-presid…

Pernyataan Menko Perekonomi yang lebih mengutamakan sektor ekonomi ini jelas mengesampingkan perlindungan kesehatan jutaan warga DKI Jakarta dan meremehkan ribuan nyawa yang terenggut akibat pandemi Covid-19.

Pernyataan ini juga bertentangan dengan statemen akademisi dan ekonom yang selalu merekomendasikan untuk mengutamakan kesehatan publik dan bukan untuk membenturkan satu sama lain

Read 5 tweets

WALHI

@walhinasional

31 Dec 19

@jokowi

MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan WALHI atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 @jokowi
#JokowiJalankanPutusanMA

m.detik.com/news/berita/d-…

Alhasil, aturan yang membolehkan hutan lindung diubah menjadi perkebunan harus dicabut.

PP yang dimaksud adalah PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
#JokowiJalankanPutusanMA

Atas putusan ini, Walhi menyambut baik. Namun Walhi belum mendapatkan petikan putusan tersebut.
#JokowiJalankanPutusanMA

Read 6 tweets

WALHI

@walhinasional

17 Sep 18

@psi_id

Pagi Sahabat WALHI di seantero Negeri

bentar lg kita mau kasi pandangan nih trkait bredarnya VIDEO #GagalPaham yg dibuat Sis-Bro Partai Solidaritas Indonesia @psi_id ttg dukunganya pd Industri Sawi yg diargumentasikan u/ stabilkan Rupiah

duh
Partai Milenial kok agenda kolonial

WALHI organisasi lingkungan hidup yang selama berpuluh tahun telah melakukan advokasi atas fakta buruk perkebunan sawit di Indonesia yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.
perlu sampaikan kritik & pandangan, agar tdk trjdi pngaburan fakta pd publik,