MK mengeluarkan Putusan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
#OmnibusLawBiangBencana
m.merdeka.com/peristiwa/uu-c…
#OmnibusLawBiangBencana
m.merdeka.com/peristiwa/uu-c…
Majelis Hakim MK berpendapat dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Padahal, partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan sangat fundamental dan sangat bermakna (meaningful).
"Zenzi Suhadi menilai bahwa Pemerintah dan DPR RI telah bertindak melawan konstitusi karena ngotot membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja pada saat masyarakat Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19" @zenzizen
"substansi UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi dan penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam, bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Pasal 33 UUD 1945. Termasuk juga telah menghilangkan prinsip keadilan ekologis" @zenzizen
Kami mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan mandat konstitusi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah fokus untuk memperbaiki UU Cipta Kerja ini
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
