MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan WALHI atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 @jokowi
#JokowiJalankanPutusanMA
m.detik.com/news/berita/d-…
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan WALHI atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 @jokowi
#JokowiJalankanPutusanMA
m.detik.com/news/berita/d-…
Alhasil, aturan yang membolehkan hutan lindung diubah menjadi perkebunan harus dicabut.
PP yang dimaksud adalah PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
#JokowiJalankanPutusanMA
PP yang dimaksud adalah PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
#JokowiJalankanPutusanMA
Atas putusan ini, Walhi menyambut baik. Namun Walhi belum mendapatkan petikan putusan tersebut.
#JokowiJalankanPutusanMA
#JokowiJalankanPutusanMA
Rezim SBY, PP ini dterbitkan sbg dasar legalkan keterlanjuran perizinan & aktivitas perkebunan di kawasan hutan dgn fungsi produksi. Selanjutnya, pd Rezim Jokowi, kterlanjuran perizinan & aktivitas prkebunan kawasan hutan dperluas hingga kawasan hutan fungsi konservasi & lindung
Penerbitan PP 104/2015 merupakan salah satu kebijakan di tahun awal Pemerintah Jokowi paling buruk. Penerbitan PP ini melanjutkan sekaligus memperluas upaya penghapusan kejahatan dan perilaku buruk konspirasi korporasi perkebunan khususnya kelapa sawit dgn penerbit izin
@jokowi
@jokowi
Penerbitan aturan dlm situasi Indonesia sdg sibuk hadapi persoalan karhutla 2015. Semangat melawan karhutla dlm Inpres 11/ 2015 ttg Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan yg diterbitkan pada 24 Oktober 2015 seolah runtuh dengan adanya PP ini
#JokowiJalankanPutusanMA
#JokowiJalankanPutusanMA
