Aliansi gerakan rakyat tutup TPL @aliansigeraktutuptpl yang menyampaikan aspirasi di kantor KLHK, pada sore ini pukul 17.40 WIB di angkut oleh pihak aparat kepolisian dari Jakarta Timur.
Ada pun perwakilan yang di bawa paksa oleh polisi adalah 40 masyarakat adat yang datang dari kawasan danau Toba yang hendak beraudiensi dengan Ibu menteri Siti Nurbaya dari KLHK.
Kemudian beberapa anggota organisasi masyarakat sipil yang tergabung dengan aliansi gerak tutup TPL juga ikut di bawa bersama dengan rombongan masyarakat adat.
Tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan gambaran negara yang sangat represif terhadap masyarakat yang hendak bertemu dengan menteri LHK. Orang-orang tua yang hadir dari perwakilan masyarakat adat juga mengalami kekerasan dari aparat kepolisian.
โข โข โข
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
MK mengeluarkan Putusan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. #OmnibusLawBiangBencana
Majelis Hakim MK berpendapat dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Padahal, partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan sangat fundamental dan sangat bermakna (meaningful).
"Zenzi Suhadi menilai bahwa Pemerintah dan DPR RI telah bertindak melawan konstitusi karena ngotot membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja pada saat masyarakat Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19" @zenzizen
Pernyataan MenKoPereko @airlangga_hrt ttg turunnya IHSG akibat pengumuman pengetatan PSBB DKI Jakarta sgt tdk tepat
Pasar keuangan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator ekonomi karena sebagian berisi spekulan jangka pendek walhi.or.id/saatnya-presidโฆ
Pernyataan Menko Perekonomi yang lebih mengutamakan sektor ekonomi ini jelas mengesampingkan perlindungan kesehatan jutaan warga DKI Jakarta dan meremehkan ribuan nyawa yang terenggut akibat pandemi Covid-19.
Pernyataan ini juga bertentangan dengan statemen akademisi dan ekonom yang selalu merekomendasikan untuk mengutamakan kesehatan publik dan bukan untuk membenturkan satu sama lain
MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan WALHI atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 @jokowi #JokowiJalankanPutusanMA
bentar lg kita mau kasi pandangan nih trkait bredarnya VIDEO #GagalPaham yg dibuat Sis-Bro Partai Solidaritas Indonesia @psi_id ttg dukunganya pd Industri Sawi yg diargumentasikan u/ stabilkan Rupiah
duh
Partai Milenial kok agenda kolonial
WALHI organisasi lingkungan hidup yang selama berpuluh tahun telah melakukan advokasi atas fakta buruk perkebunan sawit di Indonesia yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.
perlu sampaikan kritik & pandangan, agar tdk trjdi pngaburan fakta pd publik,
khususnya kaum muda, atas fakta buram perkebunan sawit di Indonesia dan berbagai negara lain di dunia.