Yuk bantu retuit. Pemprov @DKIJakarta akan proakatif mengganti KTP warga yg rumahnya terdampak perubahan nama jalan. Utk keperluan mendesak, warga tetap bs pakai KTP lama dg menyertakan dokumen Pergub. TANPA BIAYA.
Cek press rilis Tanya Jwb Pemprov DKI berikut. #Anies#Jakarta
KTP, KK, KIA: Disdukcapil scr proaktif & bertahap akan lakukan perubahan surat2 ID tsb berdasar wilayah. Nanti aparat kelurahan akan distribusikan ke rumah2 warga. Jika urgen warga bs mengajukan ke Disdukcapil. Semuanya BEBAS BIAYA.
Sertifikat kepemilikan lahan: utk transaksi jual beli rumah/lahan, warga tetap dpt gunakan dokumen lama dg melampirkan Kepgub perubahan jalan, utk dilakukan catatan perubahan nama jl atau lokasi ol kantor BPN. Tanpa biaya. Ini mudah notaris yg mengurus pasti bantu.
Dokumen perijinan berusaha, NIB, SIUP dll: semua ijin usaha msh berlaku scr legal. Tetap bs dipakai utk syarat tender dll dg melampirkan pergub perubahan jalan. Jika warga tetap akan mengubah bs input ke sistem OSS, gratis. Jika butuh pendampingan, petugas DPMPTSP siap dampingi.
Dokumen kendaraan bermotor, STNK, PKB, BPKP: dokumen kendaraan bermotor msh legal berlaku smp ada dokumen baru dr instansi berwenang. Jika warga ingin transaksi jual beli, bs dilakukan dg dokumen lama dg melampirkan pergub utk dilakukan catatan tambahan. Tanpa biaya.
Paspor, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu BPJS Kesehatan, dokumen perbankan: semua dokumen legal berlaku sampai ada penerbitan dokumen baru. Jika ingin pembaruan, dpt gunakan dokumen lama dg melampirkan pergub berubahan jalan utk diberi catatan. Tanpa biaya.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Gagasan kolaborasi Anies Baswedan ternyata revolusioner ya guys. Di Jakarta, stasiun2 KRL yg selama ini seolah terpisah dr sistem transportasi kota bs diintegrasikan scr efektif. Krn kolaborasi pula Stasiun Manggarai yg mrpk aset PT KAI bs ditata oleh Pemda DKI jd apik begini.
Rahasianya ini guys. Kolaborasi jangka panjang dlm wujud perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat & Pemda DKI i.e. PT KAI & PT MRT. Nama perusahaannya PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Tugasnya mengelola 72 stasiun KRL & KA Bandara di JKT. m.liputan6.com/bisnis/read/41…
Dg kolaborasi jangka panjang antara PT KAI & Pemprov DKI, keluhan spt ini tak kan lg terjadi. Sekat komunikasi & hambatan birokrasi dg PT KAI bs diselesaikan dg kolaborasi. Memang sih niat & kerja keras sj tidak cukup, perlu kerja cerdas. Pemimpin cerdas. megapolitan.kompas.com/read/2015/11/2…
Mengendalikan banjir cuma dg sumur resapan? NO. Anies & jajarannya di Pemprov DKI juga melakukan pengerukan & membersihkan waduk, sungai, embung, saluran air. Gerebek lumpur sepanjang tahun.
Cek faktanya.
Sampai dg 1 November 2021, @DinasSDAJakarta telah mengeruk 32 waduk, 53 sungai, 247 saluran air. Memastikannya berfungsi optimal mengalirkan air sehingga lingkungan kita tak tergenang. Targetnya, jangan ada wilayah yg tergenang lbh dr 6 jam.
Satu contoh kinerja yg terukur.
Selain sumur resapan & gerebek lumpur, Anies & jajaran Pemprov DKI jg membuat tanggul pengaman pantai utk mencegah banjir rob, membangun waduk/situ/embung & membangun polder pengendali banjir. Cek program2 @DinasSDAJakarta di bawah ini. Berupaya maksimal kendalikan dampak banjir.
Fitnah lagi. Hibah Pemprov DKI ke HIMPAUDI utk memberi honor pd ribuan guru PAUD, difitnah sbg KKN hy krn istri Pak Anies jd Bunda PAUD. Faktanya Bunda PAUD adl jabatan yg ditetapkan oleh Kemendikbud sbg jabatan otomatis istri Kepala Daerah.
Fitnahnya Faktanya
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adl program pemerintah yg diatur dlm serangkaian UU, PP, Perpres & Permendikbud. Demikian jg gelar Bunda PAUD diatur dlm pedoman peran bunda PAUD yg dikeluarkan Kemendikbud. Bunda PAUD adl duta utk pengembangan PAUD. anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/…
2. Buku pedoman peran bunda PAUD terbitan Kemendikbud th 2019 menyebutkan bhw predikat Bunda Paud adl predikat yg diberikan kpd istri kepala pemerintah & kepala daerah (presiden, gubernur, walikota/bupati). Ibu Irina istri Pak Jokowi jg Bunda Paud nasional, bukan hy bu Ferry.
"Buzzerp itu bukan menyerang Anies, tapi menyerang akal sehat", Anies Baswedan.
Contoh plg anyar bs kita lihat, bagaimana buzzerp mencari2 kesalahan Sumur Resapan demi memberikan cap gagal kepada Anies.
Lihat video bagaimana kolam retensi mengatasi genangan. @DinasSDAJakarta
1. Buzzerp mengejek, katanya Anies membuat sumur resapan di sungai. Faktanya sumur resapan dlm foto dibuat di kolam retensi. Cara kerjanya seperti video di atas.
Fakta bisa diverifikasi, silakan tengok kolam retensi tsb di sekitar SMK 38 Karet.
3. Buzzerp mengejek, katanya sumur resapan jelek baru dibuat tutupnya sdh rusak. Faktanya, konstruksi SR belum selesai & msh jd tanggung jwb vendor. @DinasSDAJakarta telah minta vendor mengganti dg tutup heavy duty yg lbh kuat & aman.
Wow! Tambah lg 5 lapangan bola gratis. Namanya lapangan Ingub yg punya fasilitas standar FIFA: Muara Angke, Klender, Pors Jakpus, Jagakarsa, Wijaya Kusuma Jakbar. Tak heran Jakarta masuk daftar kota tersehat dunia ya.
Untuk warga. "Targetnya penggunanya masyarakat umum. Khususnya, kalangan menengah ke bawah yg selama ini peluangnya kecil utk bs menikmati fasilitas berstandar internasional dg mudah & gratis. Kini bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya," kata Anies. news.detik.com/berita/d-58294…
Gratis & mudah diakses. Warga dpt memanfaatkan lapangan Ingub dg cara booking lewat aplikasi E-Booking yang nantinya akan terintegrasi dg JAKI.
Saya sudah baca Laporan Raport Merah @LBH_Jakarta tentang 4 tahun kepememimpinan Pak @aniesbaswedan di Jakarta. Pak Anies menyambut baik masukan LBH, bs jd pertimbangan perubahan kebijakan.
Tapi kalau saya baca, laporan LBHJ banyak jg error-nya.
1. Soal penggusuran. LBHJ pakai data lama th 2018 yg sy jg pernah baca. Metodologinya lemah. Data kasus kebanyakan didapat dr berita media, tanpa dilakukan pengecekan lapangan, tanpa konfirmasi kpd Pemprov DKI sbg yg terlibat. Tanpa triangulasi, validitas data lemah. Subyektif.
2. Akibat error di metodologi risetnya, LBHJ tak bisa membedakan mana yg masuk kategori penggusuran, mana yg penertiban. Mana yg penggusuran melanggar HAM, mana relokasi yg tidak melanggar HAM. Semua kasus dimasukkan dlm kategori penggusuran melanggar HAM.