Kalau menurut RKUHP nih ya, orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dengan lisan atau tulisan, dan itu dilakukan ditempat umum, siap-siap masuk penjara.
Itu kata RKUHP
Pasal selanjutnya dipertegas lagi soal penghinaan presiden atau lembaga Negara.
Pasal-pasal ini katanya buat menjaga dan melindungi martabat Presiden. Itu kata pejabat yang menyusun RKUHP ini.
Kalau kata netizen, martabat Presiden dan lembaga Negara itu seperti apa sih?
Hari ini, alat berat PT. TPB merangsek ke lahan warga di Desa Batur, Bangli, Bali.
Sejumlah aparat polisi, TNI, dan polisi hutan dikerahkan. Warga saat ini sedang menghadang alat berat dan menyampaikan protes kepada Kepala BKSDA Bali.
Petani di Desa Batur, Kab. Bangli, dihadapkan pada ancaman kehilangan ruang hidup atas akan dibangunnya taman hiburan di lahan seluas 85,66 hektare.
Proyek tersebut dilakukan dalam kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang oleh PT Tanaya Pesona Batur (PT. TPB).
Sejak awal warga telah menolak kehadiran proyek namun PT. TPB tetap menjalankan aktivitas pembangunan.
Hakim PN Tamiang Layang, Kalimantan Tengah mengusir Penasihat Hukum (PH) dari ruang sidang saat PH dari @LbhPalangka mendampingi saksi korban anak dalam kasus kekerasan seksual.
- a thread-
Senin (08/05/2023), merupakan agenda pemeriksaan saksi pada kasus dugaan kekerasan seksual oleh salah satu Kabid pada Dinas Sosial Barito Timur di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
Persidangan yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB, diundur hingga pukul 13.00 WIB yang kemudian diundur lagi hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Adapun pengunduran waktu sidang tersebut karena berbagai alasan yang disampaikan pihak pengadilan.
Suara dari Indonesia:
DISKUSI PUBLIK & KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL
SOLIDARITAS UNTUK RAKYAT MYANMAR
Salam solidaritas!
1 Februari 2023, menandai peringatan 2 tahun kudeta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. Peringatan 2 tahun atas peristiwa kudeta tersebut,
menjadi momentum bagi rakyat sipil di Myanmar untuk menggelar “Silent Strike”, pembangkangan sipil sebagai bentuk perlawanan yang terus berlangsung sejak kudeta bergulir.
Sejak kudeta militer tersebut, sebanyak 2.734 orang, termasuk aktivis pro-demokrasi dan warga sipil lainnya, telah terbunuh melalui penumpasan militer yang ditujukan untuk membungkam gerakan pro-demokrasi. Selain itu, sebanyak 13.495 orang saat ini ditahan,
Penerbitan Perpu Omnibus Law soal UU Cipta Kerja ini adalah kudeta terhadap konstitusi dan menunjukkan wajah otoritarianisme pemerintahan @jokowi
Sebelumnya, UU Cipta kerja pada 25 November 2021 melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh MK. Kemudian MK memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.
Pada Senin, 14 November 2022, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengenai RUU KUHP. Pada rapat tersebut, seorang anggota aliansi bertanya apakah DPR RI akan melakukan langkah konkrit dari RDPU.
Pimpinan Komisi 3 DPR RI berkata, bahwa aliansi tidak berhak menuntut DPR menjelaskan hal tersebut.