Thread by @PartaiSocmed

LAYAKKAH TETAP BAYAR IURAN KETIKA BPJS GAGAL MENJAMIN HAK ANGGOTA?

Kami bukan anti BPJS tapi wajib disadari ada pihak2 yg dibubarkan pestanya akibat JKN. Mereka antara lain adalah rumah sakit, oknum2 dokter dan nakes, farmasi, alkes dll. Merekalah yg sedang melakukan kickback. Kami pernah peringatkan hal ini chirpstory.com/li/271860

Tidak fair rasanya jika tidak diakui bahwa BPJS sudah banyak membantu masyarakat. Dulu orang kl sakit harus jual rumah dan sawah, tapi sekarang dibiayai oleh BPJS. Ini fakta yg tak perlu dipungkiri

Namun tidak fair juga jika ketidakadilan yg dialami para pasien BPJS yg sudah membayar iuran dengan setia tapi tidak mendapatkan haknya dianggap tidak ada.

Persoalan utama yg dihadapi pasien BPJS adalah kickback dari mereka yg dihentikan pestanya oleh JKN. Dalam kultwit ini kami batasi kasus kamar yg sering penuh bagi pasien BPJS. Ternyata dibalik pengakuan kamar penuh tersebut ada bisnis kejam dibaliknya

Sebelumnya kita harus mengerti dulu bahwa profit terbesar dari RS bukanlah dari jualan kamar, tapi dari jualan obat. Obat jenis apa yg menghasilkan profit terbesar? Tentu bukan obat generik tetapi obat paten abal2.

Loh kok dinamai obat paten abal2? Iya, sebab sebagian besar yg disampaikan dokter pada pasiennya sebagai obat paten itu ternyata bukanlah obat paten!
Tetapi obat generik yg diakui sebagai obat paten dan dijual dgn harga berkali2 lipat dari harga generiknya.

Obat paten abal2 itu sebenarnya adalah obat generik bermerek. Sama sekali bukan obat paten!
Lalu kenapa dinamai obat paten? Ya untuk menipu anda anda sekalian. Agar merasa beli obat manjur meski dgn harga berkali2 lipat. Padahal itu sama saja dengan obat generik

Sekedar informasi, obat paten adalah jenis obat temuan baru yg masih berlaku masa patennya. Mengapa mahal? Sebab siapapun yg memproduksi obat tersebut harus bayar hak paten pada penemu awalnya.
Jadi kata PATEN tak ada hubungannya dengan tingkat kemanjuran obat

Nah, praktek yg sering terjadi di Indonesia adalah obat yg sudah lama berakhir masa patennya tetap diakui sebagai obat paten demi agar harganya tetap mahal.
Inilah biang kerok dari semua kebobrokan dunia kesehatan kita sekarang ini.

Agar obat paten abal2nya laku maka pihak farmasi perlu bekerjasama dengan dokter dan rumah sakit. Maka diberikanlah fee dan bonus yg besar bagi dokter dan rumah sakit yg jualan obat paten abal2 ini. Inilah profit terbesar dari rumah sakit dan dokter, bukan dari layanan atau kamar

Bonus yg diberikan macam2, mulai dari uang cash, sponsor seminar, mobil, bahkan wanita. Seorang medrep tahu betul busuknya praktek mafia farmasi ini.

Tidak jarang terjadi sistem ijon. Dimana pihak farmasi memberi imbalan di depan pada dokter/RS dgn target penjualan obat paten abal2nya.
Jadi jika dokter anda bilang obat paten lebih manjur drpd obat generik, bisa dipastikan dokter itu adalah PENIPU.

Setelah paham persoalan bisnis obat dari mafia farmasi ini, mari kita masuk ke pembahasan BPJS dan hubungannya dgn mafia farmasi serta kickback yg mereka lakukan.

Sebelum ada BPJS, orang sakit selalu jadi korban mafia kesehatan ini. Jaman dulu orang masuk rumah sakit bakal di operasi tubuh maupun dompetnya. Tak jarang orang sakit harus habis harta bendanya, jual rumah dan sawah lalu mati. Inilah masa2 kejayaan bisnis rumah sakit kita.

Sebab ketika orang sakit dan menginap di rumah sakit maka dia akan dapat berupa-rupa obat yg seringkali tidak dia butuhkan yg harganya luar biasa mahal serta berbagai treatment yg tidak diperlukan. Istilahnya over treatment. Tujuannya semata2 untuk mengosongkan kantong pasien

Saat itu rumah sakit tidak ada yg kontrol karena hubungannya langsung dgn pasien. Dan pasien diedukasi untuk percaya penuh pada dokternya. Padahal si dokter banyak yg jadi bagian dari mafia farmasi itu.

Nah, praktek pesta pora rumah sakit dari darah dan air mata pasien itulah yg sekarang berhenti akibat keberadaan JKN (Jaringan Kesehatan Nasional).
Jadi wajarlah jika terjadi kickback. Siapa sih yg suka pestanya diakhiri?

Perlawanan rumah sakit dan mafia farmasi menghadapi BPJS bermacam2 modusnya. Salah satunya adalah lewat main kamar penuh.
Loh, apa hubungannya kamar penuh di RS dengan mafia obat?

Begini sodara-sodara..
Jika dahulu sebelum ada JKN rumah sakit bebas mencekoki pasien dengan berbagai obat, test serta treatment yg tidak perlu, maka sekarang tidak bisa lagi.
Sudah ada standard biaya untuk penanganan penyakit tertentu. Ini disebut INA CBGs.

Dengan adanya INA CBGs ini pihak rumah sakit tidak bisa lagi semena2 memberikan berbagai obat paten abal2 serta over treatment lain. Sebab diluar obat2 dan penanganan yg telah ditetapkan tidak akan dibayarkan klaimnya oleh BPJS.
PESTA BUBAAR!

Tak ada yg mau pestanya berakhir. Maka dicarilah cara agar tetap bisa jualan obat generik abal2 yg untungnya super besar itu.
Taraa! Solusinya antara lain adalah dengan menolak pasien BPJS bahwa kamar yg sesuai kelasnya sudah penuh. Harapannya pasien memilih naik kelas kamar

Memaksa pasien pilih naik kelas ini tujuannya bukan jualan kamar. Itu mah keciiil! Tapi dengan pasien naik kelas maka pihak RS berhak memberikan berbagai obat2an dan treatment diluar INA CBGs.

Lantas kepada pasiennya pihak RS mengatakan biaya yg di cover BPJS cuma 25% saja.
Maksudnya, yg 25% pihak rumah sakit akan berikan obat dan treatment sesuai INA CBGs dan sisanya 75% adalah obat2an dan treatment yg tidak dibutuhkan pasien tapi memberikan profit besar pada RS

Lucunya lagi, obat yg sama persis harganya bisa berbeda jauh jika naik kelas. Jadi jikapun memberikan obat yg sesuai INA CBGs, pihak RS bisa tetap klaim ke BPJS dan menarik bayaran dari pasien. Double pembayaran!

Sekarang sudah paham bukan kenapa pihak rumah sakit seringkali mengaku kamar penuh agar pasien BPJS pindah kelas? Tujuannya adalah untuk tetap bisa memberikan berbagai obat dan treatment di luar yg di cover BPJS. Obat dan treatment yg tidak perlu tetapi menjadi profit utama RS

Lantas apa yg sudah dilakukan BPJS terhadap kickback pihak mafia kesehatan ini? TIDAK ADA!
Alhasil pasien BPJS yg jadi korbannya. Mereka tetap saja digorok ketika sakit meskipun rajin bayar iuran BPJS

Belum ada sistem nasional yg memadai dari BPJS yg mampu mencegah kecurangan rumah sakit kepada anggotanya. Dalam hal ini kecurangan tentang kamar penuh untuk memiskinkan pasien.

BPJS sebagai perusahaan harus mampu menjamin hak2 pembayar iuran atau beresiko mereka berhenti bayar iuran. Jika benefit tak terjamin maka jangan harap masyarakat menganggap BPJS sebagai kebutuhan dan mau rutin membayar.

Persoalan defisit BPJS sama sekali tidak boleh jadi alasan untuk tidak menjamin hak anggota. Justru dengan kepastian akan jaminan hak anggota membuat mereka punya kebutuhan untuk bayar iuran. Ini logika yg benar!

Sekian kultwit kami. Semoga ada perbaikan dari BPJS sehingga anggota merasa perlu mambayar iuran. Terima kasih.