Hai Tweeps. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini banyak ya berita terkait omnibus law. Rencananya, pemerintah akan mengeluarkan UU terkait perpajakan menggunakan skema omnibus law. Sebenarnya, apasih omnibus law itu? Yuk simak linimasa kami untuk membahas omnibus law. (1)
Apa itu omnibus law? Omnibus law, atau yang juga dikenal dengan istilah omnibus bill, adalah undang-undang baru yang dibuat untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. (2)
Bagaimana asal usul omnibus law? Omnibus law atau omnibus bill dalam pembuatan regulasi sering digunakan di negara yang menganut common law system yang menerapkan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama seperti Amerika Serikat. (3)
Pada tahun 1968, US membentuk The 1968 Omnibus Crime Control Act sebagai jawaban atas persoalan kompleksitas dan tumpang tindih regulasi. (4)
Apakah omnibus law dapat diterapkan di negara yg mengantut civil law system seperti Indonesia? Sistem hukum civil law adalah suatu sistem hukum yg lebih fokus ke sistem UU yang sudah terkodifikasi. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, konsep omnibus law belum diatur. (5)
Pengaturan perihal omnibus law tidak boleh bertentangan dengan UU 12/2011. Jadi, penerapan omnibus law harus jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum. (6)
Apakah di Indonesia sudah pernah ada UU yg menerapkan omnibus bill? Meskipun Indonesia blm pernah secara eksplisit menyebut omnibus law, berdasarkan ciri dan karateristik ada beberapa UU yang memiliki sifat seperti omnibus law yakni Perpu 1/2017 dan UU 11/2016. (7)
Perpu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak adalah regulasi yang membatalkan ketentutan-ketentuan yang ada di beberapa undang-undang sekaligus. (8)
Apa keuntungan dari penerapan omnibus law? Dengan omnibus law, pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi undang-undang satu per satu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus. (9)
Bagaimana praktik omnibus law di negara-negara lain? 1) Kanada >> membuat omnibus law untuk untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional 2) Turki >> melakukan amandemen terhadap peraturan perpajakan (Omnibus Law No. 7161) (10)
Selandia Baru >> Membuat RUU Taxation Act 2019 4) Australia >> Act on Implementation of US FTA 5) Filipina >> The Omnibus Investment Code (11)
Skema omnibus law apa yang akan diterapkan dalam regulasi perpajakan di Indonesia? Rencananya, Pemerintah akan merombak tiga undang-undang perpajakan sekaligus, yakni UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Ketiga UU tersebut nantinya akan dijadikan satu perangkat undang-undang. (12)
Apa yang harus diperhatikan Pemerintah dan diawasi publik terkait rencana Omnibus Law di bidang Perpajakan ini? Meski langkah ini merupakan sebuah terobosan yang layak diapresiasi, proses yang transparan dan kredibel tetap perlu dilakukan. (13)
Pilihan menggunakan skema omnibus law tentu saja tetap harus diletakkan dalam konteks kedaruratan, kemendesakan, dan sikap cepat tanggap, namun dengan tetap memperhatikan visi besar dan segala turunannya untuk dapat dituntaskan. (14)
Secara simultan, reformasi perpajakan tetap perlu dilanjutkan dan dituntaskan, bahkan perlu juga menyiapkan paket revisi UU Perpajakan yang komprehensif, termasuk agenda-agenda lain yang telah ditetapkan. (15)
Terima kasih sudah menyimak linimasa kami terkait omnibus law Tweeps! Semangat hari senin!
