Thread by @kanim_muaraenim

1. #SahabatPengayoman, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengelurkan pedoman bagi kepala daerah yang ingin melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19 di wilayahnya

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

2. Pedoman ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

3. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

4. Adapun wilayah yg dpt diusulkan utk PSBB adalah wilayah yg jmlh kasus atau jmlh kematian akibat penyakit Covid-19, menyebar secara signifikan dan cepat ke bbrp wilayah serta ada kaitan epidemologis dgn kejadian serupa di wilayah/negara lain

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

5a. Penetapan PSBB dilakukan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan pada permohonan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota). Dalam pengajuannya harus disertai data:

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

5b. peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

5c. serta informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

6. Menteri Kesehatan dapat memberikan rekomendasi kepada daerah yang mengajukan PSBB, paling lama 2 hari sejak dilengkapinya seluruh persyaratan yang dibutuhkan

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

7a. PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

7b. pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

8. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Untuk sekolah dan tempat kerja diliburkan

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

9a. Namun, ada pengecualian bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas,

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

9b. pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

10a. Pembatasan kegiatan keagamaan, berupa kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

10b. Di luar itu, berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa/pandangan lembaga keagamaan resmi yg diakui oleh pemerintah

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

11a. Pada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

11b. Kecuali bagi ritel/toko kebutuhan pokok, apotek, BBM & gas, telekomunikasi, keuangan, fasyankes & tempat pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

12. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya berupa pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

13. Pembatasan moda transportasi dikecualikan bagi:

a. moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dgn memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang
b. moda transportasi barang utk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

14a. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah,

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

14b. dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

15. Dalam melaksanakan PSBB, Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggungjawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat

#lawanCOVID19
#disiplinterapkanPSBB

@threadreaderapp
unroll