Thread by @yanuarnugroho

Menyimak video yg ramai hari ini, sdh lama skl rasanya tdk mendengar pak @jokowi semarah ini. Bagi orang Jawa, ini marah, bukan cuma tegas. Lantas apa implikasinya?

Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020

Tadi siang, saya diundang teman2 di @thinkpolicyid bersama prof @ChatibBasri dan @Afutami memberikan catatan mengapa kita semua mesti peduli pada kebijakan publik. Apa kaitannya kepedulian pada kebijakan publik dgn video pak @jokowi tadi?

antaranews.com/berita/1578126…

Sebelumnya, saya diundang Prof Sulfikar Amir dari NTU @sociotalker untuk berbincang2 tentang apa yg bisa menjelaskan kesan lambannya kebijakan pemerintah RI menghadapi #COVID19 ini. Dan saya jawab tegas, rendahnya kapasitas negara (state capacity).

Argumen yang saya sampaikan pada Prof @sociotalker itu saya sampaikan lebih detil dalam tulisan akademik bersama Dr Siwage Dharma Negara di Perspective-nya @ISEAS ini.

Urgent Need to Strengthen State Capacity: Learning from
Indonesia’s COVID-19 Crisis

iseas.edu.sg/wp-content/upl…

Sebulan sebelumnya, saya ajukan perlunya meninjau kembali visi membangun Indonesia sesudah pandemi di @hariankompas 15/5/20. Banyak hal mesti dipikir dan ditata ulang agar bisa melewati krisis ini dan membangun kembali negeri ini.

Visi Sesudah Pandemi

kompas.id/baca/opini/202…

Maka mencermati video pak @jokowi yang 'tegas' yang jadi viral hari ini, saya memahami kegusaran beliau. Berkali-kali beliau menegaskan perlunya 'sense of crisis' di kalangan pembantu-pembantunya dalam membuat berbagai kebijakan publik di masa krisis ini.

Kebijakan publik adalah tindakan apapun yg dipilih/diputuskan oleh pemerintah untuk DILAKUKAN ataupun TIDAK DILAKUKAN, menyangkut barang, orang, ataupun jasa/layanan, utk menyelesaikan persoalan, yg mempengaruhi hidup setiap orang (sejak Dewey (1927) s.d. Kraft & Furlong (2018))

Tujuan kebijakan publik mgk terdengar normatif bahkan klise, namun tdk boleh dilupakan: kehidupan masyarakat yg lbh bermutu (quality livelihood) dan keadaban publik (public civility).

Kebijakan publik yang baik adalah hasil/outcome dari kapasitas negara (state capacity) yang memadai. Apa itu state capacity? Kepanjangan nulisnya di sini, saya capture saja dari paper saya.

Nah, karena itu, kebijakan publik yang ‘baik’ (tajam, jelas) dan kapasitas negara (state capacity) yang 'memadai' (kuat, tinggi) MENJADI antar-muka (interface) sekaligus penanda (signifier) relasi warganegara dengan pemerintahnya.

Relasi ini setidaknya punya 4 tingkatan.

1. Kemampuan teknis (capability): kebijakan publik mencerminkan kemampuan teknis pemerintah mengelola kehidupan warganya.

2. Kredibilitas (credibility, authority): kebijakan publik mempengaruhi otoritas pemerintah di depan warganya.

3. Motivasi: kebijakan publik mengindikasikan motivasi apa yang dipunyai pemerintah terhadap warganya.

Dan yang tertinggi, atau paling mendasar:

4. Kepercayaan (trust): kebijakan publik mempengaruhi tingkat kepercayaaan warga terhadap pemerintahnya.

Karena itu, kebijakan publik dengan (1) substansi yang valid, (2) dikomunikasikan dengan memadai, dan (3) dilaksanakan dgn benar, akan menunjukkan bahwa pemerintah mampu, berotoritas, punya motivasi untuk kebaikan, dan dipercaya oleh warganya.

Sekarang pahamkah mengapa pak @jokowi marah?

1. Substansi kebijakan dalam menghadapi-menangani krisis #COVID19 ini mungkin sdh baik, tapi jelas msh diperdebatkan;
2. Komunikasi kebijakannya amat mungkin msh membingungkan;
3. Pelaksanaanya menunjukkan bnyk kendala di lapangan.

Akibatnya apa?

1. Kemampuan teknis pemerintah untuk mengeksekusi dipertanyakan;
2. Kredibilitas pemerintah akan cenderung menurun;
3. Warga mempertanyakan motivasi pemerintah;

dan paling berbahaya

4. Kepercayaan warga pada pemerintah bisa anjlok.

Itu mengapa bahkan pak @jokowi tegas mengatakan akan "mempertaruhkan reputasi politik" beliau di video tsb (menit 7.57), karena ini terkait kepercayaan warga pada pemerintahnya.

Semua negara diterpa krisis #COVID19 ini. Namun ada tiga pembedanya. Ada yang:

1. Menyerah & remuk;
2. Mengatasi & kembali seperti semula;
3. Mentransformasi dirinya & jadi lbh baik dr semula.

Penentunya? Kapasitas negara dan kualitas kebijakan publiknya.

Jadi, sy dukung 'teguran' pak @jokowi. Langkah2 ke depan haruslah utk:

1. meningkatkan kapasitas negara di bwh pemerintahan @jokowi-@Kiyai_MarufAmin

2. memperbaiki kualitas kebijakan publik dan pelaksanaannya

utk membawa negeri ini keluar dari krisis dan mentransformasinya.

Pesan sponsor: Jangan pernah lelah mencintai negeri ini.

Caranya? Kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya. Namun, bantulah ia sekuat-kuatnya.

Pemerintah mesti berbenah. Di jaman yang makin kompleks ini, tidak mungkin kita biarkan pemerintah mengurus semua hal sendirian.

Sekian.