Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat dan gembira. Siang ini saya mau share tentang #Perpres72 ya. Ini adalah perubahan atas Perpres 54/2020 ttg Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Ini peraturan yg amat penting dlm rangka penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
1> Perpres 72/2020 dapat diunduh di jdih.setkab.go.id. Ditetapkan 24 Juni 2020 dan diundangkan 25 Juni 2020. Apa sih menarik dan pentingnya #Perpres72 ini? Saya uraikan beberapa hal penting ya....
2> Ini tautan lengkap: jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176144/…. Masih ingat Perpres 54/2020? Perpres yg diterbitkan di awal April 2020 sbg respon cepat atas pandemi Covid-19, sbg pelaksanaan Perppu 1/2020 yg telah ditetapkan menjadi UU No. 2/2020. APBN 2020 yg dirancang dinamis & responsif.
3> Kenapa ada perubahan Perpres? Awalnya Perpres 78/2019 yg disusun dg asumsi kondisi normal, lalu diubah dg Perpres 54/2020 utk menangani Covid-19, lalu Perpres 72/2020 yg berfokus pd pemulihan ekonomi nasional, selain tetap menangani covid-19 secara holistik dan komprehensif.
4> Meskipun bentuknya Perpres, tapi #Perpres72 ini disusun secara partisipatif-inklusif. Sejak awal, Menkeu selalu terbuka pada perubahan angka dan asumsi, disampaikan ke publik. Juga dikomunikasikan dg DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi XI. Publik pun dapat memberikan masukan
5> Kita sering membaca atau mendengar, kadang sedikit heboh, ttg angka yg berubah & bergerak. Itulah konsekuensi dr dinamika akibat pandemi: kebutuhan bansos, belanja kesehatan &stimulus ekonomi. Jd #Perpres72 adalah respon tepat, cepat, terukur Pemerintah thd pandemi & dampaknya
6> Ini gambaran umum perubahan postur dlm #Perpres72 . Ada perubahan perkiraan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagaimana sdh kita ketahui, defisit melebar menjadi 6,34% dr PDB. Bagaimana rinciannya? Saya bahas. 
7> Sebelum masuk ke detail, sedikit sy ulangi fokus Pemerintah melalui #Perpres72 ini: biaya penanganan Covid-19 naik signifikan, dari Rp 405 T menjadi Rp 695 T. Besar atau kecil? Sangat tergantung pd cara kita melihat prioritas. Di luar kesehatan, Bansos dan UKM porsi terbesar.
8> Benar bahwa defisit melebar, itu konsekuensi menurunnya penerimaan pajak krn kondisi ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan krn belanja mengatasi pandemi. Kesehatan dan keselamatan rakyat jd prioritas utama, tanpa mengabaikan kredibilitas APBN 2020. Ini pertaruhan besar
9> Pemerintah bersama seluruh lembaga negara dan pemangku kepentingan terus berupaya menjaga kondisi kesehatan dan perekomian. Situasi sungguh tak mudah, tapi kebijakan terobosan harus diambil. Darurat, mendesak, tak banyak pilihan - itulah dimensi Perppu 1/2020. Yg penting jaga
10> Supaya APBN tetap kredibel dan akuntabel. Maka seluruh pengeluaran melalui belanja negara shg bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan. Defisit yg melebar pun dijaga hanya sampai 2022. Pemerintah dipaksa tetap menyusun APBN yg realistis & terukur secara hati-hati.
11> Lalu apa saja yg berubah? Pendapatan negara pada #Perpres72 turun sebesar Rp 61 T (3%) menjadi Rp1.699 T, dari Rp1.760 T (Perpres 54/2020). Berarti terjadi penurunan target perpajakan sebesar Rp58 T (4%) dan PNBP Rp3 T (1%) sebagai akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi.
12> Belanja negara naik Rp126 T (5%), dari Rp2.613 T menjadi Rp2.739 T. Kenaikan belanja di pemerintah pusat Rp124 T (7%). Ada penghematan belanja K/L Rp 50 T. Tambahan belanja Subsidi UMKM dan IJP, Perpanjangan bansos tunai dan diskon listrik, Belanja penanganan Covid lainnya.
13> Defisit anggaran melebar dari 5,07% menjadi 6,34%. Ini perlu untuk mencari ruang pembiayaan. Pembiayaan naik sebesar Rp186 T (22%) dari Rp853 T menjadi Rp1.039 T, di mana pembiayaan utang naik Rp214 T (21%) dan pembiayaan investasi turun Rp28 T (12%). #Perpres72
14> Pembiayaan utang terbesar berasal dari Surat Berharga Negara yg naik Rp624 T (114%), dari Rp549 T menjadi Rp1.173 T. Penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp33 T (30%) dari Rp111 T menjadi 144 T. Pemerintah tetap hati-hati menjaga kesehatan APBN. Rasio utang terjaga.
15> Berdasarkan #Perpres72, rasio utang Tahun 2020 diproyeksikan naik menjadi 37,6%. Ini masih terkendali karena berada di bawah batas UU Keuangan Negara sebesar 60%. Diperkirakan rasio akan terus membaik seiring konsolidasi fiskal pasca pemulihan ekonomi.
16> Konsekuensi ini yg diambil hampir seluruh negara yg terdampak covid. Belanja bertambah, penerimaan turun, defisit melebar, pembiayaan utang meningkat. Dibanding banyak negara, defisit kita relatif msh lebih rendah. Risiko dr sebuah kebijakan publik di situasi krisis.
17> Semoga #Perpres72 menjadi tonggak baru kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus berupaya bekerja keras dan mengabdi pd kepentingan rakyat. Kritik dan masukan semua pihak sangat dihormati dan diharapkan. Kita perlu kerja bareng2.
18> Pemerintah tak mungkin sendirian, maka sejak awal berkonsultasi dg DPR, meminta dukungan BPK, melibatkan APH, serta mendengarkan kritik, masukan, dan aspirasi publik. Kita semua belajar dari pandemi. Kita rapuh sekaligus kuat. Kita sanggup berkolaborasi. Amin, terima kasih.
