Saya akan twit soal proses perencanaan dan pembangunan #KampungAkuarium. Prosesnya mengikuti betul peraturan dari pemerintah, yg memang panjang dan bikin frustasi bagi orang2 yg mengikuti dengan benar tanpa potong kompas.
Sama seperti semua orang yg hendak membangun baru, maka #KampungAkuarium mengajukan KRK kepada Dinas PTSP. Dan itu keluar bulan Mei 2019.
Sblmnya desain sdh dibuat berdasarkan Peta Operasional RDTR 1:5000 namun tetap perlu ada penyesuaian.
Jadi ada revisi lagi pada desain.
Sblmnya desain sdh dibuat berdasarkan Peta Operasional RDTR 1:5000 namun tetap perlu ada penyesuaian.
Jadi ada revisi lagi pada desain.
KRK menjelaskan zonasi, kegiatan, intensitas ruang. Ini adalah prasyarat untuk membuat IMB. Dan ini adalah acuan lebih detil bagi arsitek perencana, selain berbagai Pergub soal tata bangunan.
Terlihat zonasi: P3 (pemerintahan daerah) dan ada kode g (kawasan pelestarian).
Terlihat zonasi: P3 (pemerintahan daerah) dan ada kode g (kawasan pelestarian).
Kembali lagi menginformasikan utk warga DKI. Bkn berarti zonasi kamu kuning (hunian) maka hny boleh bangun hunian. Sudah sejak lama tidak demikian. Ada tabel kegiatan yg disebut ITBX dan kegiatan2 diklasifikasi pada zonasi.
Jadi P3 (merah) pun jika baca tabel ITBX bisa utk rusun.
Jadi P3 (merah) pun jika baca tabel ITBX bisa utk rusun.
Karena #KampungAkuarium berada pada zonasi pengendalian tertentu, dalam hal ini pelestarian (g), maka desainnya pun melewati proses tambahan lagi yaitu Sidang2 di Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan setelah itu di Tim Sidang Pemugaran (TSP).
Warga ikut semua proses sidang itu.
Warga ikut semua proses sidang itu.
Sekadar info, ada proyek2 yg berada pada kawasan pelestarian (misalnya Kotatua) OGAH IKUTI sidang2 TACB & TSP. Pdhal sidang itu wajib.
Nih contoh yg gak lewati 2 sidang itu: Proyek Revitalisasi Kalibesar di 2015-6. Juga ada proyek hotel di Kalibesar d chain hotel lokal di 2013.
Nih contoh yg gak lewati 2 sidang itu: Proyek Revitalisasi Kalibesar di 2015-6. Juga ada proyek hotel di Kalibesar d chain hotel lokal di 2013.
Seingat saya, ada total 6 pertemuan TACB yg diikuti warga #KampungAkuarium tmsk yg difasilitasi Dinas Perumahan.
Lalu berlanjut 3x sidang TSP sejak Nov 2019 hingga Februari 2020. Dan akhirnya keluar Rekomendasi dari TSP. Dan masuklah ke ijin pondasi, andalalin, IMB, dll.
Lalu berlanjut 3x sidang TSP sejak Nov 2019 hingga Februari 2020. Dan akhirnya keluar Rekomendasi dari TSP. Dan masuklah ke ijin pondasi, andalalin, IMB, dll.
Lalu masuk ke sidang TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung).
Btw kalian makanya jangan heran kalau ada developer yg dukung #RUUCilaka, krn dipikirnya bisa perpendek proses ini semua. Apalagi utk #KampungAkuarium ada nambah syarat soal kecagarbudayaan.
Btw kalian makanya jangan heran kalau ada developer yg dukung #RUUCilaka, krn dipikirnya bisa perpendek proses ini semua. Apalagi utk #KampungAkuarium ada nambah syarat soal kecagarbudayaan.
Sebelum Covid, #KampungAkuarium hny sempat 3x sidang TABG tata muka.
Di bulan Juli 2020, diadakan uji tanah untuk pondasi. Dan juga penggalian arkeologis, untuk mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh TSP. Jarang loh ada proyek2 di Kotatua yg sampai ada penggalian arkeologis.
Di bulan Juli 2020, diadakan uji tanah untuk pondasi. Dan juga penggalian arkeologis, untuk mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh TSP. Jarang loh ada proyek2 di Kotatua yg sampai ada penggalian arkeologis.
Desain final #KampungAkuarium dipresentasikan ke Gubernur. Ini videonya.
Bahkan slth presentasi final masih ada perubahan, bahkan bbrp minggu sblm Groundbreaking. Alasan perubahan krn ada temuan arkeologis. Dan perubahannya jg hrs dari & disetujui warga.
Bahkan slth presentasi final masih ada perubahan, bahkan bbrp minggu sblm Groundbreaking. Alasan perubahan krn ada temuan arkeologis. Dan perubahannya jg hrs dari & disetujui warga.
Btw, bahkan soal pembiayaan pembangunan, pun berpikir keras & mengeksplorasi kemungkinan sesuai dgn peraturan. Krn ada mekanisme hibah bangunan di Pemprov DKI, maka #KampungAkuarium pun ajukan hibah & mengikuti syarat seabrek2.
Btw, sdh ada badan hukumnya, dlm rupa Koperasi.
Btw, sdh ada badan hukumnya, dlm rupa Koperasi.
Buat yg bertanya kok lama amat?
Perencanaan Kampung Susun yg mengedepankan prinsip Free Prior Informed Consent adalah yg pertama kali dilakukan Pemprov DKI. Saya pun sempat skeptis di awal bahwa mereka bisa. Dengan kekurangan sana sini, ternyata bisa.
Perencanaan Kampung Susun yg mengedepankan prinsip Free Prior Informed Consent adalah yg pertama kali dilakukan Pemprov DKI. Saya pun sempat skeptis di awal bahwa mereka bisa. Dengan kekurangan sana sini, ternyata bisa.
PR nya masih banyak. Yang diperbaiki pun masih banyak. Namun dengan pecah telor satu, harapan saya jika Pemprov DKI benar2 serius hendak membenahi kampung TANPA GUSUR PAKSA, maka langkah2 dan keputusan yg sdh diambil adalah modal utk yg berikutnya.
#KampungAkuarium ini tak hanya dibedah secara agraria (termasuk pasien Gugus Tugas Reforma Agraria), juga secara pembiayaan dan pengadaan, desain (memaksimal Pergub Tata Bangunan Terkini dan keluar dr stereotype rusun), serta proses (terjadi Free Prior Informed Consent).
Dalam penyusunan tmsk modul pengelolaan kampung susun, kerja sama antara Jakarta Property Institute dan property management internasional yg namanya tdk bisa saya sebutkan.
Ini utk menghindari kasus2 macam fasilitas cepat rusak dan membengkak utang bayar rusunawa.
Ini utk menghindari kasus2 macam fasilitas cepat rusak dan membengkak utang bayar rusunawa.
Kali aja ada yg tanya, kok gak bangun unit lebih banyak spy lbh banyak orang masuk?
1. Aturan dr KRK tidak memungkinkan bangunan lebih tinggi dan lbh besar (tuh patuh aturan kan)
2. Ruang publik yg direncanakan juga utk menunjang kegiatan pariwisata sekitar.
1. Aturan dr KRK tidak memungkinkan bangunan lebih tinggi dan lbh besar (tuh patuh aturan kan)
2. Ruang publik yg direncanakan juga utk menunjang kegiatan pariwisata sekitar.
