Thread by @febridiansyah

Tentang INFLUENCER
**
Apakah pemerintah/lembaga negara/perusahaan butuh influencer?
Ya, butuh.

Karena pesan trkadang tdk bs disampaikan langsung ke masyarakat.

Tp ingat, masyarakat berhak menerima pesan yg benar, bukan kamuflase apalagi kebohongan yg dsmpaikan karena dibayar.

Tp, ada ga influencer yg baik?
Ada

Lalu, apa dan bagaimana sih influencer yg baik itu?

Sblum menjawabnya, pahami dulu makna sederhana influencer. Krg lebih bs begini: orang yg memiliki pengaruh dan diharapkan bs mempengaruhi pihak yg ditargetkan menerima pesan.

contoh Imbauan pake masker

Cukup ga dg pengumuman resmi sj? “hai Rakyat Indonesia, pakailah masker”

skrg otoritas tunggal semakin ditinggalkan. shg butuh strategi trmasuk kerjasama dg org yg berpengaruh utk bngun kesadaran.

Tp ingat, yg terpenting tetap contoh dari pemimpin.

orang2 berpengaruh biasanya potensial ditiru & lbh didengar. karena itu #influencer sering diminta menyebar pesan, ajakan hingga promosi produk.

Tp dlm isu trkait kepentingan publik, influencer punya tgungjawab sosial. Agar tdk hanya dipakai membedaki & mengaburkan kebobrokan.

Jk pertanyaanya, gmn sih baiknya pengelolaan #influencer instansi negara?

kt mulai dr pertanyaan, apa tugas & bntuk pelayanan publik yg dilakukan? menentukan siapa penerima manfaat instansi tsb sgt penting. krn merekalah yg hrs diyakinkan.

jadi bkn soal membangun citra kosong.

diyakinkan dg apa? ya, bekerja sebaik2nya hingga manfaat layanan publik di instansi tersebut dirasakan oleh masyarakat. bukan justru diyakinkan dg informasi rekaan, jargon, kegiatan2 seremonial dll.

persoalannya ada yg bilang, kami sudah berbenah, tp kepercayaan sulit diraih.

Ini salah1 poin yg saya pahami dr mbak @melaniesubono dlm dskusi #AJLK2020 ttg medsos kmarin.

simplenya gini: masyarakat, tokoh atau siapapun bs jd #influencer yg mbantu smpaikan pesan jk merasakan manfaat layanan, djelaskan dg sederhana, dan memahami substansinya. Tnpa dibayar.

Ingat, #influencer bkn itung2an matematis follower, viewer/impresi medsos sj. poin utama ada pada fungsi mempengaruhi orang lain (target audien).

Jgn lupa, skrg org cenderung mengikuti org/komunitas yg sejalan pikirannya/yg ia percayai. mgkn mirip efek echo chamber di medsos.

tapi kan sulit jk hrs mengajak banyak orang utk paham, menjelaskan scr mudah (tdk dg bahasa alien) ttg kinerja apalagi membuat org2 mau bicara tnpa dibayar?

Ya mmg sulit. Itulah kerjaan kehumasan yg shrsnya dilakukan, bukan berpikir bayar #influencer kemudian masalah selesai.

Ini yg disebut mbangun partisipasi, rasa kepemilikan & jaringan. orang akan bergerak sendiri jk ia paham, percaya tdk dberi info bohong, bahkan jk bs rasakan sndiri manfaat layanan publik.

misal: jargon layanan KTP tnpa korupsi ga akan mempan jk setiap meja ada pungutan tdk sah

Mbangun partisipasi, kepemilikan hingga jejaring adalah KUNCI. Ga mudah, tp bisa.

Ajaklah org2 berpengaruh & kritis, datangi masy pengguna layanan. Ngobrol dg mereka. Denger & simak dg empati. Jgn resisten. Bicara jujur.

Ingat, bangun hubunhan dg basis kepercayaan bkn bayaran.

saya duga, ada 1 hal mendasar yg berkontribusi pd kekeliruan strategi komunikasi, trmasuk penggunaan #influencer berbayar.

yaitu: penyampaian informasi yg cenderung bertujuan mengangkat citra positif sj.

padahal, inti komunikasi publik ~> pertanggungjawaban kerja pd masyarakat

3 hal ini mgkn bs dipertimbangkan sbg prinsip komunikasi publik.

Prinsip paling mendasar adalah: komunikasi sbg bentuk pertanggungjawaban publik.

Kembali ke pertanyaan awal..
Influencer dibutuhkan ga? Ya.
Lalu, siapa influencer “baik” itu?

#Influencer sesungguhnya dlm konteks kepentingan publik bicara bkn karena dibayar, tp merasakan manfaat layanan publik, paham atau merasa brtanggungjawab mnyampaikan info ke masyarakat.

Dah dulu ya.. maaf jk ganggu weekendnya. sekedar sharing saja ttg #influencer - beda dg buzzer ya 🤭

Utas ini lbh ke pengalaman, pengamatan & keterbatasan pengetahuan saya. jk ada yg berbeda pendapat, sgt dihargai..

Smg semua sehat2. Sehat tubuh dan terutama pikiran. Aamiin..