Selamat sore #SahabatMido semua, di edisi #KumhamPedia ketiga kali ini, Yomin mau memperkenalkan pelayanan advokasi hukum di internal Kementerian Hukum dan HAM
Nah bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan layanan dan pertimbangan hukum, konsultasi hukum, serta advokasi hukum kementerian
Soal pemberian layanan hukum sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bantuan Hukum Litigasi terdiri dari kasus hukum pidana, perdata dan tata usaha negara. Sementara untuk Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari konsultasi hukum, investigasi kasus, dan pendapat hukum
Tim Bantuan Hukum didalam melaksanakan tugasnya membutuhkan surat kuasa/surat tugas. Sementara untuk mekanisme proses persidangan, ada beberapa langkah-langkah
Mekanisme proses persidangan yg #SahabatMido perlu ketahui, ada beberapa langkah2 penanganan advokasi, seperti halnya mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dan eksepsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan
Diantaranya kasus Pengadaan Bahan Makanan Napi di LP Cipinang, LP Narkotika Cipinang, Rutan Cipinang, Rutan Pondok Bambu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Halo #SahabatMido, Yomin baru aja dapet kabar nih kalo sekarang kamu bisa urus paspor secara kolektif bareng sama temen kantor, temen organisasi, komunitas, maupun tetangga rumah. Disimak yak
#SahabatMido, pandemi Covid-19 telah membuat situasi ekonomi di dunia memburuk, termasuk berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Simak thread berikut ya sob
1. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk dapat menstabilkan perekonomian nasional di tengah pandemi. Salah satunya dengan meningkatkan gairah usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
2. Kemenkumham sangat mengapresiasi @KemenkopUKM yang telah mengedukasi para UMKM untuk peduli terhadap kekayaan intelektual atas produk barang dan jasa yang dihasilkan
1.Halo temanKI, semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Masa pandemi ini tidak menjadi penghalang DJKI untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2.Pada tanggal 14 Mei 2020 DJKI meluncurkan Loket Virtual (Lokvit-2020), sebagai solusi dari harus ditutupnya Loket Pelayanan Terpadu sebagai pengaplikasian social distancing.
3.Sebelum adanya Lokvit 2020, pada masa awal pandemi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui DJKI sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Mungkin ada diantara sebagian #SahabatPengayoman yang belum mengetahui apa itu kekayaan intelektual (KI) atau biasa juga disebut hak kekayaan intelektual (HaKI). Kuy disimak informasi berikut
1. Disadari atau tidak, untuk memenuhi sandang, pangan dan papan, manusia menggunakan barang maupun alat penunjang yang kesemua itu memiliki nilai KI yang diciptakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang
Segala upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali para petugas serta warga binaan di UPT Pemasyarakatan Kemenkumham. Simak info berikut ya sob
1. Para warga binaan pemasyarakatan (WBP) turut membantu mengatasi ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang semakin dibutuhkan, dengan memproduksi APD sendiri. Jumlahnya pun mencapai ratusan lho