Sebagian Hutan Hujan Kinipan/ Foto Ilustrasi: Legaleraindonesia.com
Untuk segera memenuhi hak konstitusional perempuan adat dan mengatasi situasi diskriminasi berlapis yang dialaminya, Komnas Perempuan, yang terdiri dari Dewi Kanti,Siti Aminah Tardi, Rainy Hutabarat,Andy
Untuk segera memenuhi hak konstitusional perempuan adat dan mengatasi situasi diskriminasi berlapis yang dialaminya, Komnas Perempuan, yang terdiri dari Dewi Kanti,Siti Aminah Tardi, Rainy Hutabarat,Andy
Yentriyani, merekomendasikan:
1. DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum yang komprehensif bagi masyarakat adat, yang di dalamnya menegaskan hak-hak masyarakat adat dan keterlibatan perempuan adat dalam proses penentuan kebijakan
1. DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum yang komprehensif bagi masyarakat adat, yang di dalamnya menegaskan hak-hak masyarakat adat dan keterlibatan perempuan adat dalam proses penentuan kebijakan
pembangunan,
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait yang memiliki kewenangan dalam pemenuhan hak masyarakat adat agar melakukan koordinasi antar K/L untuk melakukan tindakan afirmasi bagi pada masyarakat adat yang diamanatkan sesuai dalam UUD 1945
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait yang memiliki kewenangan dalam pemenuhan hak masyarakat adat agar melakukan koordinasi antar K/L untuk melakukan tindakan afirmasi bagi pada masyarakat adat yang diamanatkan sesuai dalam UUD 1945
pasal 28H ayat (2) tentang hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini juga sesuai dengan RPJM 2020-2024 serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk pemberdayaan perempuan,
dalam hal ini perempuan adat.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
a. melakukan uji tuntas Hak Konstitusional Warga dan Hak Asasi Manusia dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan dengan memberikan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi yang setara
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
a. melakukan uji tuntas Hak Konstitusional Warga dan Hak Asasi Manusia dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan dengan memberikan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi yang setara
antara laki-laki dan perempuan adat.
b. memastikan bahwa korporasi akan menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
4. Para pihak dalam menyikapi keluhan masyarakat adat atas pelanggaran hak-haknya mengedepankan pendekatan nirkekerasan dan tidak
b. memastikan bahwa korporasi akan menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
4. Para pihak dalam menyikapi keluhan masyarakat adat atas pelanggaran hak-haknya mengedepankan pendekatan nirkekerasan dan tidak
mengkriminalisasikan masyarakat adat.
5. Masyarakat sipil dan kalangan akademisi melakukan pendampingan dan penguatan pada masyarakat adat, dengan perhatian khusus pada potensi dan kerentanan khas perempuan adat, yang hingga saat ini mengalami diskriminasi.
5. Masyarakat sipil dan kalangan akademisi melakukan pendampingan dan penguatan pada masyarakat adat, dengan perhatian khusus pada potensi dan kerentanan khas perempuan adat, yang hingga saat ini mengalami diskriminasi.
industry.co.id/read/74174/mir…
#dewikanti #sundawiwitan #cigugur #kuningan #penghayatkepercayaan #tolakpenjajahanbudaya #gerakannasionalbudayanusantara #bangkitagamanusantara
#dewikanti #sundawiwitan #cigugur #kuningan #penghayatkepercayaan #tolakpenjajahanbudaya #gerakannasionalbudayanusantara #bangkitagamanusantara
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
