Satu-satunya kabar “baik” dari kluster ketenagakerjaan adalah Pasal 93 yg diubah di versi Februari, di versi Paripurna ini nggak jadi diubah. Kayaknya tukeran sama Pasal 156 yg jadi ambyar.
Oh satu lagi, Pasal 151 (1) kembali ada dengan memuat frasa “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.” Ayat ini awalnya hilang di versi Februari.
Maap karena tidak mau terlalu sedih dan frustasi maka mau share hal agak baik-baiknya dulu (meskipun sedikit).
Terakhir yg worth to note: pasal ttg “upah minimum padat karya” yg ada di versi Februari dan banyak ditolak karena berpotensi menyebabkan munculnya upah lebih rendah dari UMR, tidak lagi ditemukan di draft versi Paripurna.
Tentu saja semuanya dengan catatan: belum tahu pengaturannya di Peraturan Pemerintah seperti apa. Karena memang salah satu masalah utama dari UU Cipta Kerja adalah semua2 diatur lebih lanjut di PP, alias, mbulet.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
