Thread by @malikul100

~ ☆Omnibus Law Cipta Kerja Dibutuhkan Kehadirannya ~☆

Wabah Covid-19 telah membawa dampak pada sektor kesehatan, juga sektor perekonomian seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada sektor ekonomi ada jutaan pekerja kena PHK dan 90-an persen,

UMKM dan unit usaha besar terkena dampak.

Karenanya dibutuhkan solusi yang bisa mengatasi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi. Dengan kata lain, persoalan pandemi dan merosotnya perekonomian di Tanah Air harus diselesaikan secara beriringan.

Perumusan RUU Cipta Kerja yang sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19 dinilai banyak ekonom sangat relevan untuk segera disahkan untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi.

Karena kalau pandemi ini berakhir tapi Indonesia tidak memiliki regulasi pendukung, maka proses pemulihan ekonomi bisa sangat lambat. RUU Cipta Kerja akan perbaiki dan hapus regulasi dan birokrasi yang selama ini hambat investasi dan produktivitas UMKM.

Investasi harus bisa diproyeksikan sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun saat ini masih banyak tumpang tindih regulasi khususnya terkait investasi dan perizinan memulai usaha yang menyebabkan investor tidak berminat untuk masuk ke Indonesia.

Seperti negara-negara lain, resesi saat ini mengancam Indonesia akibat pandemi Covid-19. Untuk atasi perekonomian diperlukan regulasi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, investasi dan usaha berjalan lancar serta tidak ada hambatan.

Sialnya, regulasi dan birokrasi yang ada saat ini menghambat investasi dan usaha. Omnibus Law Cipta Kerja memiliki semangat untuk mengurangi hambatan-hambatan itu dan menyinkronkan berbagai Undang Undang.

Selama ini terdapat berbagai undang-undang yang tidak sinkron. Ketidaksinkronan tersebut, akhirnya berdampak pada macetnya implementasi kebijakan maupun program di level bawah.

RUU Cipta Kerja akan menyingkronkan kolaborasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa semakin efektif dan intensif.
Alhamdulillah, RUU Cipta Kerja sudah selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR RI & tinggal menunggu oengesahannya. Ini kabar baik untuk perekonomian RI.

Klaster Ketenagakerjaan Disepakati, Kapan Disahkan?

Semua fraksi DPR RI telah menyepakati klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja . Kesepakatan itu terwujud meskipun awalnya diskusi sangat alot sehingga harus disepakati melalui forum lobi.

Klaster ini merupakan klaster yang paling mengundang perdebatan. Namun dalam prosesnya, DPR RI membentuk tim yang terdiri dari beberapa perwakilan serikat buruh dan pelaku usaha untuk mendiskusikan sial ketenagakerjaan.

Saat ini klaster Ketenagakerjaan sudah selesai dibahas dan disepakati oleh DPR Ri dan Pemerintah, menyusul 10 klasterl lain yang sudah selesai dibahas.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)

Omnibus Law Cipta Kerja dinilai oleh para ekonom akan dongkrang munculnya investasi dan UMKM, juga akan mendorong UMKM-UMKM semakin produktifnya. Itu akan betdampak pada semakin maksimalnya pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru yang lebih luas dan banyak.

Apa Kata World Bank Soal Omnibus Law Cipta Kerja?

World Bank dukung langkah Indonesia melakukan reformasi kemudahan berusaha melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Bahkan Omnibus Law dinilai dapat mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan perlu upaya ekstra dari pemerintah negara-negara untuk mengangkat kembali perekonomian akibat wabah covid-19.

Untuk itu World Bank dukung langkah Indonesia melakukan reformasi kemudahan berusaha melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja dinilai merupakan angin segar bagi Indonesia.

Karena menurutnya, Omnibus Law dinilai dapat mempercepat pemulihan ekonomi

dari dampak pandemi Covid-19.

“Kabar baik, pemerintah sudah merancang Omnibus Law, yang di dalamnya telah memasukkan banyak reformasi berusaha untuk meningkatkan daya saing berusaha,” katanya.

perlu: ciptakerja.com/progres-pembah…