Pembahasan dan pengesahan Omnibus Law yg super kilat - senyap, terdapat sejumlah aktor yang bermain, tersebar di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. Orang-orang ini terafiliasi ke sejumlah bisnis tambang & energi.
Puan Maharani. Ketua DPR RI periode 2019/2024, sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan ini, tak lepas dari kepentingan bisnis tambang dan migas.
Jejak Puan terlacak dg mudah melalui bisnis suaminya, Happy Hapsoro.
Rosan Roeslani. Ketua Satgas #OmnibusLaw ini, adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin 2019 lalu.
Rosan terhubung dan terkait dg 36 perusahaan mulai dari bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga tambang batubara.
Erwin Aksa. Wakil Ketua Umum KADIN ini, berada di kubu Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.
Erwin menjabat sbg Komisaris Utama Bosowa Group yang menaungi beragam bidang bisnis, mulai dr otomotif, jasa keuangan, properti, pendidikan, pertambangan dan energi.
Benny Soetrisno. Selain sbg Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan KADIN, Wakil Ketua Umum APINDO, dan Staf Khusus Menteri Perindustrian, Benny terafiliasi dg banyak perusahaan.
Nama Benny Soetrisno juga pernah mencuat dalam kasus korupsi PLTU Riau-1.
Pandu Patria Sjahrir. Keponakan Luhut Binsar Pandjaitan ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia.
Pandu juga menjabat sbg Direktur Toba Bara, Presiden Komisaris SEA Group & PT Adimitra Baratama Nusantara, serta Anggota Dewan Komisaris Gojek.
Azis Syamsudin. Semua kenal, kan? Itu loh, yg disamping Puan Maharani kemarin 😃
Politisi Golkar ini adalah komisaris dan pemegang saham bersama Dayang Kartini, ibu dari Rita Widyasari pada PT Sinar Kumala Naga, perusahaan tambang batubara di Kaltim.
M. Arsjad Rasjid. Anggota Satgas Omnibus Law Cipta Kerja ini terhubung ke Indika Energy, PT Kideco Jaya Agung yang menguasai konsesi seluas 50.921 hektar di Paser, Kalimantan Timur.
Perusahaan ini menggusur lahan dan mengkriminalisasi masyarakat adat Paser, Kalimantan Timur.
12 orang di atas, adalah sebagian dari begitu banyak aktor yang berkepentingan dalam #OmnibusLaw.
Setidaknya 57% anggota Panja adalah pelaku usaha. Sebagian lagi adalah pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Bahan visual di atas bersumber dr data resmi pemerintah: Profil perusahaan di Ditjen AHU Kemenkumham, catatan rekam jejak perusahaan, kliping media, & dari lembaga-lembaga yang berhimpun di Koalisi @bersihkan_indo.
RALAT: Ada kekeliruan pada infografis Puan Maharani. Di PT Rukun Raharja, total produksi minyak blok Cepu di Jawa Timur tertulis 220 juta barel per hari. Yang benar adalah 220 ribu barel per hari.
Di balik brutalitas aparat kepolisian dalam menangani massa aksi, berapa harga outfit yang selalu mereka gunakan utk memukul dan menembak gas air mata kepada massa aksi itu?
MAHAL. Semuanya tentu bersumber dari dana (pajak) rakyat.
Jalan terjal perjuangan nelayan Kodingareng: Berhadapan dg pemerintah yang masa bodoh, perusahaan yang rakus, dan aparat keamanan yang brutal dan represif.
Full video
"Di situ alasannya mau silaturahmi, ternyata masuk ke rumah warga yang dia cari. Sampai bongkar lemari, katanya cari baju warga yang dipakai aksi,"
Seorang sumber yang mengetahui proses perizinan tambang PT Banteng Laut dan PT Nugraha mengatakan jika 2 perusahaan itu mendapat karpet merah dr Gubernur Sulsel, @nurdinabdullahh
Gubernur Nurdin sempat menekan bawahannya utk mempermudah perizinan PT Banteng Laut dan PT Nugraha.
Baca laporan lengkapnya di majalah Tempo (@temponewsroom): Mantan Anggota Tim Sukses Gubernur Sulawesi Selatan Diduga Berada di Belakang Proyek Penambangan Pasir majalah.tempo.co/read/hukum/161…
[1] Nelayan pulau Kodingareng hidup susah setelah penambangan pasir dimulai, [2] Pertengkaran suami istri kerap terjadi karena kesulitan keuangan, [3] Penduduk pulau turut menjadi korban dikriminalisasi.
PT Arutmin telah mengklaim sepihak lahan milik masyarakat di Site Setui seluas 30 ha. Aktivitas perusahaan ini sebabkan kekeringan dan perubahan warna sungai Salajuan menjadi hitam. Warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, pendapatan pun menurun. jatam.org/2019/07/23/33-…
Selain berhadapan dg aparat keamanan yang represif, ribuan nelayan penolak tambang di Kodingareng, jg berhadapan dg kepentingan para pemilik/pemegang saham perusahaan tambang.
Para pengusaha itu, pernah menjadi Timses pasangan Nurdin Abdullah - Andi S. Sulaiman pd Pilgub 2018.
Dari total 12 pemegang konsesi tambang yang beroperasi di perairan Takalar, dua di antaranya adalah PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.
Pemilik/pemegang saham di dua perusahaan ini tercatat punya relasi yang dekat dengan gubernur Sulsel.
PT Banteng Laut Indonesia -- pemilik konsesi, tempat Boskalis Internasional Indonesia menambang pasir -- pemilik/pemegang sahamnya: Akbar Nugraha (Direktur Utama), Sunny Tanuwijaya (Komisaris), Abil Iksan (Direktur), & Yoga Gumelar Wietdhianto.